.webp)
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyerahkan model pesawat Nurtanio (N-219) ke Pemprov Aceh. Pesawat itu dipesan Pemprov Aceh untuk memudahkan akses ke daerah yang sulit dijangkau.
Model pesawat N-219 diserahkan Dirut PTDI, Elfien Goentoro, kepada Sekda Aceh, Taqwallah. Proses penyerahan berlangsung di Aula Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin (28/12/2020).
Taqwallah mengatakan penyerahan model pesawat N-219 kepada pemerintah Aceh itu terkait framework agreement rencana pembelian pesawat N-219. Framework agreement awalnya diteken Irwandi Yusuf saat menjabat sebagai Gubernur Aceh pada 7 Februari 2018 dan diperbarui oleh Nova Iriansyah saat menjabat Plt Gubernur Aceh pada 9 Desember 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembelian pesawat untuk kebutuhan transportasi perintis di Aceh. Karena masih ada daerah yang sulit dijangkau, seperti di pulau-pulau sehingga mempermudah hubungan lebih baik di Aceh," kata Taqwallah kepada wartawan, Selasa (29/12).
Menurutnya, model pesawat itu diserahkan ke pemerintah Aceh setelah PTDI menerima type certificate pesawat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan. Sertifikat untuk pesawat 19 tempat duduk itu diterima PTDI pada Minggu (27/12).
Taqwallah menjelaskan, pemerintah Aceh sengaja membeli produk lokal. Dia mengatakan Pemprov Aceh menghargai karya anak bangsa.
"Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggunakan pesawat buatan negara kita sendiri," ujar Taqwallah.
Pembelian empat pesawat itu sempat banjir kritik. Simak di halaman berikutnya.
Sebelumnya, Pemprov Aceh memesan empat unit pesawat Nurtanio (N219) produksi PT DI. Empat unit pesawat tersebut ditargetkan bisa mengudara pada 2022.
Nova mengatakan pemerintah Aceh membutuhkan pesawat perintis untuk memperbanyak sarana transportasi udara antar-pulau. Saat ini, penerbangan udara di Aceh masih minim.
"Saat ini Aceh hanya punya lima bandara (perintis) yang mana dalam satu pekan frekuensinya hanya dua penerbangan. Kita ingin meningkatkan itu, sehingga konektivitas antar-wilayah jadi prioritas," kata Nova di sela-sela MoU di kantor PTDI, Bandung, Senin (9/12/2020).
Pembelian itu banjir kritik. Ombudsman Perwakilan Aceh mengkritik pembelian pesawat tersebut. Karena, saat ini angka kemiskinan di Tanah Rencong masih sangat tinggi.
"Pembelian pesawat tersebut menurut saya adalah sesuatu yang kontraproduktif dengan fakta yang ada. Angka kemiskinan Aceh masih nomor satu di Sumatera," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin kepada wartawan, Rabu (11/12).
Kritik juga datang dari Anggota DPR Aceh Bardan Sahidi. Pembelian pesawat itu disebut belum pernah dibahas dengan pihak legislatif.
"Masyarakat Aceh belum butuh pesawat sekarang. Sekarang yang dibutuhkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh, pemenuhan kebutuhan dasar, penurunan angka stunting dan gizi buruk. Itu dia yang dibutuhkan masyarakat Aceh," kata Bardan, Rabu (11/12).
LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) juga menolak rencana Pemprov Aceh memesan empat unit pesawat itu. Tanah Rencong punya pengalaman buruk dalam hal pembelian burung besi.
