Tak Terima Disebut Pelacur Politik, Laode Lapor ke Polri

Jakarta - Disebut menjadi pelacur, siapa yang tak tersinggung. Wakil Ketua DPD Laode Ida pun marah diberi julukan pelacur politik. Bupati Muna Ridwan yang memberi julukan itu dilaporkan Laode ke Mabes Polri."Ridwan kita tuntut untuk pencemaran nama baik," kata Laode di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (2/2/2006). Laode didampingi pengacaranya Robert Keitimo dan seorang asistennya.Ridwan di hadapan pers 2 minggu lalu menyatakan Laode sebagai pelacur politik terkait dengan rencana pemekaran daerah Sultra yaitu Buton Utara dan Tonawe Utara."Istilah pelacur politik itu kan mereka yang menyenangkan banyak orang untuk memperoleh banyak uang sehingga dia bisa jual dirinya. Saya tak tahu mungkin dia (Ridwan) tak sekolah ya. Statemen seperti itu tak layak muncul dari seorang bupati," cetus Laode.Laode beberapa lalu melakukan kunjungan ke Sultra. Menurut Laode, masyarakat Sultra memang menghendaki adanya pemekaran. Pria yang menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Sultra itu mengakui memang sering melakukan lobi terkait pemekaran Buton Utara dan Tonawe Utara."Soal lobi itu memang sudah menjadi tugas saya untuk mengakomodasi tuntutan lokal. Jika kemudian ada masalah, itu merupakan masalah daerah. Kami kan di Jakarta hanya mengakomodasi saja," kata Laode.Pemekaran itu sendiri, menurut Laode, saat ini sudah menjadi pembahasan antara Depdagri, DPR dan DPD.Laode kemudian menuturkan, Ridwan pernah dilaporkan ke KPK, Mabes Polri dan Kejagung terkait dugaan kasus illegal logging dan korupsi di Sultra. Namun laporan itu hingga kini belum diproses. (iy/)