Rangkap Jabatan Risma Tak Dibolehkan dalam Undang-undang

Farih Maulana Sidik - detikNews
Sabtu, 26 Des 2020 08:27 WIB
Tri Rismaharini resmi menjadi Menteri Sosial usai serah-terima jabatan dari Muhadjir Effendy, yang didapuk menjadi menteri ad interim. Saat sertijab itu, Risma tampak anggun mengenakan kebaya berwarna merah.
Mensos Tri Rismaharini (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai rangkap jabatan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma), yang juga belum mundur dari Wali Kota Surabaya, tidak dibolehkan secara konstitusi. Ujang menyebut hal itu melanggar ketentuan undang-undang.

"Rangkap jabatan bagi pejabat negara tak diperbolehkan, itu melanggar UU (undang-undang)," kata Ujang kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

Ujang mengungkapkan aturan yang dilanggar adalah Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu ada larangan tidak boleh merangkap jabatan pada jabatan lainnya. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 76
(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

"Dan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a, melarang menteri merangkap jabatan lain," ujar Ujang.

Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 23
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanda Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tonton video 'Mensos Risma Targetkan Bansos Tuntas Akhir Desember':

[Gambas:Video 20detik]



Simak halaman berikutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2