Ma'ruf Amin: MUI dengan Pemerintah Mitra Dukung Pembangunan Nasional

Wakil Presiden Maruf Amin — Ma'ruf Amin (Foto: dok. Setwapres)

Jakarta -

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin mengucapkan selamat atas pengukuhan DPP Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2020-2025. Ma'ruf berpesan agar pengurus MUI yang baru mampu bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra dalam rangka pembangunan nasional dan urusan menyejahterakan rakyat Indonesia.

"MUI telah menetapkan khadimul ummah dan shadiqul hukumah sebagai platform gerakannya. Platform ini harus dilaksanakan secara konsekuen oleh pengurus MUI baik di pusat maupun daerah dari masa ke masa. Dalam melaksanakan perannya sebagai khadimul ummah, MUI harus mampu berperan melayani umat dalam memenuhi harapan dan aspirasi mereka sejalan dengan visi MUI. Dalam melaksanakan perannya sebagai shadiqul hukumah, MUI harus mampu bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara pengukuhan DPP MUI yang disiarkan secara online, Kamis (24/12/2020).

Wakil Presiden RI itu mengatakan MUI adalah mitra yang baik untuk pemerintah. Sebab, MUI selalu andil dalam menentukan suatu kebijakan bersama pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bermitra dengan pemerintah merupakan keniscayaan, karena kebanyakan dari apa yang dilakukan MUI adalah bagian dari pelaksanaan undang-undang seperti antara lain pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, tentang Ekonomi Syariah, dan sebagainya. MUI juga telah menerbitkan fatwa-fatwa yang diminta oleh pemerintah seperti penanganan wabah COVID-19, termasuk masalah kehalalan vaksin, fatwa tentang lingkungan hidup, dan sebagainya," jelasnya.

Selain itu, Ma'ruf Amin meminta MUI sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bisa merangkul seluruh gerakan yang mengatasnamakan Islam atau agama lain. MUI diminta menjalankan fungsinya sebagai imam institusi.

"MUI harus memerankan diri sebagai payung besar dari gerakan seluruh umat islam di Indonesia, baik yang tergabung dalam ormas Islam maupun tidak. Menjadi kewajiban MUI untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat Islam. Sehingga, MUI dapat berperan sebagai imamah institusionaliyah (imam institusi). MUI juga harus bisa menjalankan fungsi kalimatun sawa atau melting pot, tempat titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia, untuk diorkestrasi dalam mozaik kebersamaan, sehingga menjadi sebuah kekuatan," jelasnya.

Menurut Ma'ruf, untuk mewujudkan tanggung jawab MUI itu, ada tiga hal penting yang harus dijadikan pedoman. Pedoman pertama adalah alhimaayaat, yaitu menjaga agama umat dan negara, wattaqwiyaat pemberdayaan umat, dan wattauhidaat adalah menyatukan umat.

"Menjaga umat adalah menjaga dari pengaruh akidah dan faham yang menyesatkan, dan menjaga dari gerakan yang mengganggu persatuan dan kesatuan umat serta bangsa, menjaga dari bermuamalah dengan cara-cara yang tidak sesuai syariah, serta menjaga dari mengkonsumsi yang tidak halal, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan menjaga negara adalah menjaga dari upaya-upaya yang mencederai konsensus nasional, merawat keutuhan dan persatuan bangsa, serta merawat kerukunan dan keberagaman," jelas Ma'ruf.

"Adapun yang dimaksud dengan attaqwiyaat adalah memberdayakan umat melalui penguatan di bidang akidah, akhlak, pendidikan dan ekonomi. Yang terakhir adalah attauhidaat, yaitu menyatukan umat, tauhidul ummah, dalam rangka melaksanakan ukhuwah Islamiyah, menyatukan bangsa dalam rangka melaksanakan ukhuwah wathaniyah, dan menyatukan bangsa-bangsa dalam rangka melaksanakan ukhuwah insaniyah," tambahnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya