Uji Tangguh Djoko Soeyanto

Jakarta - Hari ini, Kamis (2/2/2006), semua media nasional menempatkan peristiwa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto sebagai berita utama. Ini menunjukkan bahwa posisi Panglima TNI memang sangat penting sehingga menyedot banyak perhatian.Jawa Pos menekankan kesiapan Djoko Soeyanto untuk mengundurkan diri bila memang DPR menilai kinerjanya buruk dalam memimpian TNI. "Kalau saya dianggap tidak mampu, pada saat itu juga saya siap dipanggil ke sini (DPR) dan diusulkan ke presiden untuk diberhentikan," kata Djoko penuh kesungguhan.Memang pernyataan Djoko itu kelihatan klise, karena hampir semua pejabat selalu berucap demikian pada saat dipromosikan. Namun demikian pernyataan macam itu tetap perlu dicatat, tidak saja sebagai pertanda kesungguhan dalam menjalankan tugas, tetapi juga bukti tertulis untuk menagih janjinya bila kelak kepemimpinannya memang benar-benar tidak mutu. Bagaimana pun kita tetap menginginkan tampilnya seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, sehingga jika gagal memimpin dengan sendirinya rela mengundurkan diri. Apalagi dalam tradisi militer berlaku hukum tak tertulis: tidak ada anak buah salah, kecuali komandannya. Kita mestinya meneladani bagaimana Jenderal Edriartono Sutarto mengemban amanah memimpin TNI. Rasanya belum ada di negeri ini seorang jenderal berkali-kali meminta segera diganti dengan dalih kepentingan regenerasi organisasai. Yang sering terjadi sebaliknya, memohon perpanjangan masa jabatan demi kepentingan pribadi tanpa mempedulikan masa depan organisasi. Pimpinan MA telah mempertontonkan laku tak patut dengan memperpanjang masa kerja diri sendiri.Sementarai itu Media Indonesia dan Republika menyorot sikap politik Djoko Soeyanto yang hendak mempertahankan komando teritorial (koter). Isu ini memang perlu mendapat perhatian, karena banyak pihak yang menghendaki agar koter dihapuskan dalam demi pembangunan institusi militer yang tangguh dan profesional. Sejarah keterlibatan militer dalam politik lewat koter memang sangat membekas, sehingga sisi-sisi positif koter seakan-akan tidak ada sama sekali. Di sinilah Djoko menegaskan sikapnya bahwa dalam sistem pertahanan di negeri yang sangat luas ini, fungsi koter masih vital menghadapi berbagai macam ancaman karena koter akan memudahkan mobilisasi pasukan TNI. Apalagi peralatan untuk mendukung mobilisasi pasukan TNI sangat terbatas."Anggaran TNI tidak memungkinkan kami menjadi pemain di mana saja. Idealnya kekuatan TNI seperti angkatan bersenjata AS yang mempunyai banyak pasukan, dengan dukungan jumlah pesawat angkut dan kapal yang juga besar. Dengan demikian mobilisasi tentara ke berbagai wilayah bisa dilakukan dengan cepat, sehingga tidak diperlukan penggelaran pasukan di setiap wilayah sebagaimana koter di sini," jelas Djoko.Argumen Djoko itulah yang semestinya dipahami semua pihak yang tetap bersikeras agar koter dihilangkan dalam sistem pertahankan kita. Alasan menghilangkan koter memang masuk logis dan didukung fakta-fakta historis. Meski demikian, sejak Soeharto tumbang dan dwifungsi ABRI dihapus, kita menyaksikan institusi militer kita tidak mau terlibat dan dilibatkan urusanpolitik. Posisi demikian sesungguhnya tidak lepas dari sikap pemimpinnya. Lagi-lagi Jenderal Endriarto Sutarto dalam dua tahun terakhir memberi contoh kongkrit bagaimana mempertahankan TNI agar tidak terseret urusan politik. Jenderal satu ini menolak semua permintaan calon presiden untuk menjadi pasangan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2004. Meski menjadi calon wakil presiden merupakan hak politik setiap warga negara, namun Sutarto sadar bahwa mereka yang merayunya sebetulnya menginginkan dukungan institusi yang dipimpinnya. (nrl/)