Cegah Korupsi, Menteri ESDM Gandeng KPK buat Jaga Transparansi

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 18:59 WIB
Kementerian ESDM
Foto: Kementerian ESDM
Jakarta -

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan tindakan koruptif adalah sebuah kejahatan sistematis, musuh yang nyata dan menghancurkan negara. Untuk itu, ia berharap seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dapat bekerja dengan baik serta menghindari tindakan koruptif.

"Korupsi adalah kejahatan sistematis, musuh nyata yang dapat menghancurkan negara. Untuk itu saya berharap kepada seluruh pegawai di lingkungan ESDM untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas serta tidak melakukan tindakan koruptif," tegas Arifin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).

Arifin juga terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan penyelenggaraan di sektor energi dan sumber daya mineral bebas dari korupsi.

Penegasan tersebut merupakan tindak lanjut dari penegasan Presiden Joko Widodo pada puncak acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 16 Desember 2020. Presiden menegaskan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dari hulu sampai hilir.

"Pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi serta membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi adalah hal yang penting dan merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi," tutur Arifin mengutip pernyataan Jokowi.

Sesuai dengan arahan tersebut, Arifin meminta semua pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalkan terjadinya praktik korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM hari ini melaksanakan sosialisasi Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang perubahan Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dilaksanakan pada 16 Desember lalu.

Acara tersebut dibuka oleh Arifin Tasrif dan dihadiri oleh pejabat eselon I, eselon II serta Pejabat Fungsional, Pejabat Administrasi termasuk para Pengelola Keuangan di lingkungan KESDM , SKK Migas, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dengan total 2756 orang wajib lapor LHKPN. Sedangkan dari KPK dihadiri oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN beserta jajaran.

Kementerian ESDM menjadi satu dari tiga kementerian/lembaga terbaik dalam capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kementerian ESDM akan terus berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian tersebut, mendukung upaya pencegahan korupsi, serta mengoptimalkan kerja sama dengan KPK.

(mul/mpr)