Evaluasi Setahun KPK Era Firli Bahuri, ICW: Penindakan Merosot Tajam

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 15:27 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Gedung Baru KPK. Peresmian Gedung Baru KPK ini disebut sebagai semangat baru pemberantasan korupsi. Hadir pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara ini. Selain itu ada Mnteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kapolri, Ketua MA, serta Jaksa Agung. Agung Pambudhy/detikcom.
Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengevaluasi kinerja KPK dalam satu tahun era kepemimpinan Firli Bahuri. ICW menyoroti bidang penindakan yang merosot tajam pada 2020.

Peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, merinci data kinerja KPK pada 2020 dengan tahun sebelumnya. Ada tiga poin yang menjadi perbandingan ICW, yakni bidang penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

"Yang pertama di penyidikan tahun 2020, KPK melakukan penyidikan sebanyak 91 kali, tapi di tahun 2019 itu lebih tinggi, tahun 2019 mencapai 145 penyidikan. Lalu di penuntutan, tahun 2019 itu ada 153 akan tetapi di 2020 merosot tajam hanya menjadi 75 penuntutan. Eksekusi pun seperti itu, di tahun 2019 ada 136 eksekusi, di tahun 2020 ada 108 eksekusi," kata Kurnia, dalam konferensi pers Evaluasi Satu Tahun KPK yang disiarkan Facebook Sahabat ICW, Rabu (23/12/2020).

"Jadi seluruh tren penindakan ini memang menurun tajam begitu," imbuh Kurnia.

Kurnia menjelaskan mengapa fenomena bidang penindakan KPK menurun pada 2020 tersebut. Menurutnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

"Yang pertama soal jumlah tangkap tangan, menurunnya jumlah tangkap tangan," katanya.

Kurnia menyebut tahun 2020 menjadi tahun paling rendah KPK melakukan tangkap tangan dibanding 4 tahun terakhir sejak 2016. Dia merinci data kegiatan operasi tangkap tangan KPK sejak 2016 hingga 2020.

"Di tahun 2016, KPK melakukan tangkap tangan sebanyak 17 kali, 2017 19 kali, 2018 30 kali, 2019 21 kali, dan di tahun 2020 ternyata hanya 7 tangkap tangan. Itu pun satu tangkap tangan masih menjadi problem hari ini karena pelakunya tak kunjung dapat diringkus oleh KPK, yaitu perkara suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI yang melibatkan caleg dari PDIP dan Wahyu Setiawan komisioner KPU," ujarnya.

Lebih jauh, Kurnia menyinggung soal masalah tangkap tangan kasus Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Menurutnya, OTT UNJ yang terjadi di pertengahan 2020 itu bermasalah.

"Kenapa terjadi? kalau kita melihat lagi pada proses bekerjanya KPK di bawah kepemimpinan lima komisioner saat ini, maka kita dapat menemukan pernyataan-pernyataan dari pimpinan KPK yang memang sedari dulu sudah mengkritisi tangkap tangan ini mulai dari ada statement dari Firli Bahuri saat melakukan fit and proper test di DPR," pungkasnya.

(fas/ibh)