Bawa Dokumen, Juliari Batubara Jalani Pemeriksaan Perdana Kasus Suap Bansos

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 23 Des 2020 15:05 WIB
Bawa Dokumen, Juliari Batubara Jalani Pemeriksaan Perdana Kasus Suap Bansos
Juliari Batubara (Farih/detikcom)
Jakarta - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mendatangi KPK. Juliari akan menjalani pemeriksaan perdana kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Corona.

Pantauan detikcom, Rabu (23/12/2020) sekitar pukul 13.45 WIB, Juliari tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dengan rompi oranye dan tangan terborgol, Juliari langsung masuk ke gedung.

Dia turun dari mobil tahanan membawa selembar kertas dokumen. Juliari tak berkomentar apa pun saat masuk ke gedung KPK.

Hari ini, Juliari Batubara perdana menyambangi KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (5/12). Juliari ditahan di rumah tahanan KPK.

"Informasi yang kami terima hari ini pemeriksaan sebagai saksi dan juga perpanjangan penahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," imbuh Firli.

Simak video 'Seruan Hukuman Mati untuk Tersangka Kasus Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/ibh)