"Bareskrim telah melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait masalah penanganan kasus Asabri, karena beberapa tersangka, modus operandi dan aset yang disita ada irisan antara kasus Jiwasraya dan Asabri," kata Sigit kepada detikcom, Selasa (22/12/2020).
Sigit menuturkan Bareskrim Polri dan Kejagung sebelumnya bersama-sama menggelar perkara dugaan korupsi di Asabri. Bareskrim menyerahkan kasus ini kepada Kejagung dengan tujuan agar perhitungan dan pengembalian kerugian negara menjadi lebih mudah.
"Untuk memudahkan penghitungan dan pengembalian kerugian negara, maka kita sepakat untuk dilaksanakan ekpose bersama dengan Kejaksaan Agung, untuk selanjutnya kasus akan ditangani Kejaksaan Agung," tuturnya.
Sigit menjelaskan diperlukan pemetaan yang jelas terkait aset yang berasal dari uang Asabri dan JIwasraya. Sigit menerangkan koordinasi antar penegak hukum dilakukan demi cepat dan tuntasnya penanganan kasus.
"Perlu didudukkan dalam satu tempat soal aset yang disita, yang berasal dari Asabri dan Jiwasraya, supaya mappingnya jelas. Buat kami, koordinasi antarpenegak hukum untuk mempermudah penyelesaian dan penuntasan kasus. Itu sangat dimungkinkan karena antara kejaksaan, kepolisian dan KPK harus mampu bersinergi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi atau yang merugikan keuangan negara, agar bisa lebih optimal," terang mantan Kadiv Propam Polri ini.
"Koordinasi dan supervisi antarpenegak hukum sebetulnya hal yang wajar demi memberangus perkara korupsi di Indonesia. Contohnya, pasa kasus Djoko Tjandra, dari awal kami sudah buka ruang kerjasama dengan KPK, artinya penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi akan sangat bagus apabila antara KPK, kejaksaan dan kepolisian bisa bersinergi dan tidak terikat hal yang bersifat sektoral," tandas Sigit.
