Kasus Asabri Diserahkan ke Kejagung, Kabareskrim: Ada Irisan dengan Jiwasraya

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 22 Des 2020 20:47 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono memberikan keterangan terkait kasus Habib Rizieq dan penyerangan oleh FPI terhadap polisi.
Foto: Yogi Ernes/detikcom
Jakarta -

Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). Hasilnya, ditemukan irisan antara kasus Asabri dengan kasus korupsi PT Jiwasraya, sehingga akhirnya Bareskrim menyerahkan kasus itu untuk ditangani oleh Kejagung, yang menangani kasus Jiwasraya hingga ke meja hijau.

"Bareskrim telah melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait masalah penanganan kasus Asabri, karena beberapa tersangka, modus operandi dan aset yang disita ada irisan antara kasus Jiwasraya dan Asabri," kata Sigit kepada detikcom, Selasa (22/12/2020).

Sigit menuturkan Bareskrim Polri dan Kejagung sebelumnya bersama-sama menggelar perkara dugaan korupsi di Asabri. Bareskrim menyerahkan kasus ini kepada Kejagung dengan tujuan agar perhitungan dan pengembalian kerugian negara menjadi lebih mudah.

"Untuk memudahkan penghitungan dan pengembalian kerugian negara, maka kita sepakat untuk dilaksanakan ekpose bersama dengan Kejaksaan Agung, untuk selanjutnya kasus akan ditangani Kejaksaan Agung," tuturnya.

Sigit menjelaskan diperlukan pemetaan yang jelas terkait aset yang berasal dari uang Asabri dan JIwasraya. Sigit menerangkan koordinasi antar penegak hukum dilakukan demi cepat dan tuntasnya penanganan kasus.

"Perlu didudukkan dalam satu tempat soal aset yang disita, yang berasal dari Asabri dan Jiwasraya, supaya mappingnya jelas. Buat kami, koordinasi antarpenegak hukum untuk mempermudah penyelesaian dan penuntasan kasus. Itu sangat dimungkinkan karena antara kejaksaan, kepolisian dan KPK harus mampu bersinergi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi atau yang merugikan keuangan negara, agar bisa lebih optimal," terang mantan Kadiv Propam Polri ini.

"Koordinasi dan supervisi antarpenegak hukum sebetulnya hal yang wajar demi memberangus perkara korupsi di Indonesia. Contohnya, pasa kasus Djoko Tjandra, dari awal kami sudah buka ruang kerjasama dengan KPK, artinya penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi akan sangat bagus apabila antara KPK, kejaksaan dan kepolisian bisa bersinergi dan tidak terikat hal yang bersifat sektoral," tandas Sigit.

Selanjutnya
Halaman
1 2