.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyabet penghargaan Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut secara virtual.
"Alhamdulillah, tahun ini ada 14 unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan kembali memperoleh Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Tahun lalu ada 12 unit, jadi ada peningkatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ke-14 UPT yang mendapat Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi yaitu BP3IP, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Distrik Navigasi Makassar, Otoritas Bandara Surabaya, Otoritas Bandara Padang, Otoritas Bandara Balikpapan, KSOP Gresik, Satpel UPPKN XII Bali dan NTB, Satpel Terminal Tipe A Wilayah X Jateng dan SIY, Sesbadan Litbang, PIP Semarang, Poltekbang Medan, dan STIP Marunda.
Menurut Budi Karya penghargaan ini menjadi cambuk bagi Kementerian Perhubungan untuk lebih lagi meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dia optimis ke depan jumlah UPT yang mendapat penghargaan ini akan bertambah.
"Kami berkomitmen tahun depan akan lebih banyak lagi UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang penghargaan ini. Kami sangat concern untuk membangun zona integritas di lingkungan Kemenhub," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan dengan keberhasilan membangun zona integritas WBK dan WBBM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Terlebih di era industri 4.0 masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas.
"Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan kepercayaan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat," ungkap Wapres.
Ma'ruf mengatakan partisipasi masyarakat harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ia berharap seluruh penyelenggara publik dapat melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Selain itu, dia juga mengingatkan kepada seluruh Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk terus berupaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
(prf/mpr)
