Pertanyaan DPR Untuk Djoko Soeyanto Dinilai Keluar Konteks

Jakarta - Anggota DPR begitu bersemangat mencecar calon Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto. Tapi pertanyaan dalam fit and proper test Panglima TNI itu dinilai keluar konteks. Walah!Penilaian itu disampaikan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti dalam launching Simpul Aliansi Nasional untuk Demokrasi Intelijen (SANDI) di Wisma PGI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (1/2/2006).Menurut Ikrar, DPR tidak semestinya mempersoalkan asal angkatan dan pangkat calon Panglima TNI. Pertanyaan tajam yang dilontarkan anggota DPR tentang asal angkatan dan pangkat justru menjadikan jabatan Panglima TNI sebagai jabatan politis. "Dalam UU Pertahanan dan UU TNI dikatakan calon Panglima TNI itu pernah menduduki atau sedang menduduki jabatan kepala staf angkatan. Seharusnya tak dipertanyakan lagi, apalagi dengan mengecilkan jabatan KSAU dibandingkan jabatan KSAD dan KSAL," kata Ikrar.Pengamat politik LIPI itu mengkritik pertanyaan yang disampaikan anggota DPR Effendy Simbolon. Pertanyaan Effendy tentang pembinaan TNI terkait operasi teritorial yang dilakukan AD dan pelanggaran HAM, bagi Ikrar, tidak relevan. Pembinaan yang dilakukan Panglima TNI, menurut Ikrar, sifatnya umum. Pembinaan yang justru mendasar dilakukan oleh ketiga kepala staf angkatan."Pertanyaan yang juga aneh adalah apakah Djoko pernah lakukan pelanggaran HAM. Ini harus dipertanyakan kembali karena selana ini tugas Djoko adalah mengoperasikan pesawat. Apakah pesawat itu melanggar HAM?" tanya Ikrar. Pertanyaan lainnya yang dinilai Ikrar tidak relevan yakni tentang reformasi TNI. Reformasi TNI tak tergantung Panglima TNI tapi tergantung political master yaitu presiden dan DPR.Bagi Ikrar, Djoko sangat pantas menjadi Panglima TNI. Pasalnya di Akademi Militer Nasional (AMN), peringkat tertinggi dipegang AU. "AU mampu mengoperasikan alutsista yang canggih dibandingkan angkatan lain. Itu sudah menunjukkan Djoko mampu," kata Ikrar. (iy/)