.webp)
Rencana rapat intensif antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin siang ini makin menguatkan isu reshuffle kabinet. Calon-calon menteri diminta meneken pakta integritas siap menjaga nama baik Jokowi dengan tidak terlibat korupsi.
"Poin-poinnya antara lain siap dihukum mati jika korupsi dan dirampas hartanya oleh negara agar menjaga nama baik Presiden Jokowi," ujar Ketum relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, dalam keterangannya, Senin (21/12/2020).
Noel mengungkapkan Presiden Jokowi akan memanggil menteri-menterinya hari ini guna membahas reshuffle. Dia menyebut Jokowi segera menentukan susunan kabinet baru sebelum akhir tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam 1 minggu atau 3 hari ini. Kita akan biarkan Presiden menentukan dan memilih menterinya," ucap Noel.
Sekali lagi dia menekankan pentingnya calon menteri Presiden Jokowi menandatangani pakta integritas siap untuk tidak terlibat korupsi. Dia tak ingin nama Jokowi tercoreng kembali. JoMan siap membantu jika diminta ikut terlibat menyusun pakta integritas itu.
"Harus ada kesiapan dari para calon menteri terpilih untuk bekerja keras buat rakyat. Mereka harus jadi superhero tanpa cela di mata rakyat. Caranya ya tanda tangani pakta integritas," sebut Noel.
"Kalau memang calon menteri terpilih punya kredibilitas, integritas, dan loyalitas pro-rakyat, pastinya dia tidak akan mundur untuk menandatangani pakta integritas. Lain halnya kalau sudah niatnya korup dan bermental koruptif pasti ragu-ragu untuk menandatangani itu," papar Noel.
Isu reshuffle ini makin kencang berembus ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring OTT KPK terkait dugaan suap ekspor benur. Menteri Sosial RI Juliari Batubara ditangkap KPK sekitar 2 pekan kemudian. Juliari diduga terlibat korupsi dana bansos Corona.
Sejumlah partai politik, seperti PPP dan NasDem, menyarankan Jokowi melakukan reshuffle secepatnya sebelum pergantian tahun 2020. Parpol pendukung Jokowi tersebut tak ingin ada kursi menteri yang kosong karena bisa menghambat kinerja kementerian.
"Kalau melihat situasi terkini, reshuffle merupakan kebutuhan. Paling tidak sebelum 2020 berakhir semua pos kementerian sudah terisi sehingga tahun 2021 bisa langsung nyetel lagi dengan program-program untuk menerjemahkan visi-misi presiden," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi.
Juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan rapat antara Presiden dan Wapres membahas situasi terkini, bisa jadi soal reshuffle.
"Ya kan banyak isu terkait pergantian menteri dan segala macam, saya nggak tahu, karena nggak ada penjelasan," kata Masduki, Senin (21/2).
Simak video 'Pengamat Nilai Jokowi Wajib Reshuffle, Keinginan Masyarakat':
