Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat membahas terkait Front Pembela Islam (FPI) besok. Rapat tersebut akan digelar secara virtual bersama sejumlah pihak internal Kemendagri.
"Terkait rencana rapat besok sebenarnya adalah rapat internal kami dengan Badan Kesbangpol Provinsi yang rutin kita laksanakan untuk membahas isu-isu aktual di bidang politik dan pemerintahan umum. Salah satu isu aktual saat ini adalah terkait pertanyaan dari masyarakat terkait status keberadaan ormas FPI," kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kemendagri Imran saat dihubungi, Minggu (20/12/2020).
Dia menyebut Kemendagri ingin menyampaikan ke Badan Kesbangpol Provinsi bahwa hingga kini FPI tidak terdaftar sebagai ormas badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM maupun di Kemendagri. Dengan demikian, Imran ingin menyamakan persepsi antara pusat dan daerah bahwa FPI adalah kelompok masyarakat biasa, bukan ormas yang diakui secara badan hukum di Indonesia.
"Selanjutnya, tentunya, kami juga ingin mendapat informasi terkait keberadaan kelompok FPI di seluruh daerah sama juga dengan informasi kelompok masyarakat atau ormas lain yang beraktivitas di Indonesia," katanya.
"Jadi bukan hal yang luar biasa, ini adalah rapat rutin untuk membahas isu aktual dengan mitra kerja kami baik di pusat maupun daerah (Badan Kesbangpol)," sambungnya.
Baca juga: BIN: Kabar 3 Anggota Tertangkap FPI Hoax! |
Di sisi lain, ada kabar yang beredar di media sosial (medsos) bahwa rapat Kemendagri itu hendak membahas soal pembubaran FPI. Dalam informasi yang beredar disebut rencana pembubaran FPI untuk memecah fokus dalam mengusut tuntas kasus penembakan enam anggota laskar FPI.
Namun kabar yang beredar itu dibantah oleh Imran. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
"Tidak benar, sekali lagi, ini hanya rapat internal dan menyamakan persepsi dari pertanyaan yang muncul di masyarakat terkait status FPI saat ini," pungkasnya.
(fas/imk)
