Presiden SBY Panggil Dubes Iran

Jakarta - Menjelang sidang luar biasa Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional, Pemerintah RI berharap Iran memanfaatkan tawaran Rusia untuk menangani proses pengayaan uranium sebagai jalan keluar damai atas krisis nuklir di Timur Tengah. "Elemen utamanya adalah kerja sama antara Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional, juga upaya Iran dalam proses pengayaan uranium untuk mempertimbangkan tawaran Rusia," kata Menlu Hassan Wirajuda usai mendampingi Presiden SBY memanggil Dubes Iran, Shaban Shahidi Moadab, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/2/2006).Presiden SBY secara khusus menyampaikan harapan di atas pada Moadab agar disampaikan pada Presiden Ahmadinejad. Pemanggilan ini merupakan lanjutan setelah Selasa kemarin menerima para dubes dari lima negara anggota tetap DK PBB dan UE yang berkepentingan dalam isu nuklir Iran. Saat ini proses kerja sama Iran-Rusia tengah dalam proses perintisan. Pembicaraan teknis akan berlangsung pada 16 Februari mendatang. Sementara tim ahli Rusia sudah tiba di Iran untuk melakukan survei. "Pada dasarnya Dubes Iran menggarisbawahi niat pemerintah negaranya kerjasama erat dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan akan memenuhi aturan-aturan seperti safeguard termasuk pada aditional protocol yang berkaitan dengan kerja sama dalam membangun nuklir energi," jelas Menlu tentang resposn Dubes Iran. Moadab kepada Presiden SBY menjelaskan kegusaran pemerintahnya atas perkembangan terakhir. Nasib dan kepentingan rakyat Iran justru akan diputuskan sendiri oleh DK PBB tanpa melibatkan partisipasi Pemerintah Iran. Padahal sebenarnya institusi yang lebih punya kompetensi dalam masalah ini adalah Badan Tenaga Atom Internasional. Lembaga yang terdiri dari 35 negara, termasuk Indonesia, malam ini akan menggelar sidang luar biasa di Wina, Austria, untuk memutuskan apakah krisis nuklir Iran akan diserahkan pada DK PBB. Pemerintah Iran juga menggugat sikap tidak konsisten negara-negara Barat terhadap proses pengembangan energi nuklir Iran untuk keperluan damai. Saat dimulai pada 1976, banyak yang berjanji akan membantu pembangunan reaktor hingga 20 buah. "Tapi dengan perubahan kondisi di Iran, janji itu tidak lagi ditepati dan dalam proses kelanjutannya berujung pada kecurigaan," imbuh Menlu. (nrl/)