YLKI Imbau Pemerintah Lindungi Publik dari Kenaikan TDL

Jakarta - Wacana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) menuai pro dan kontra. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) jelas tidak sepakat dengan rencana pemerintah tersebut berapa pun besarnya, setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Seharusnya pemerintah melindungi masyarakat yang saat ini kondisinya belum pulih akibat kenaikan BBM yang berdampak menurunnya daya beli dan meningkatnya pengangguran. Dan dengan kondisi seperti pemerintah seharusnya tidak berwacana untuk menaikkan TDL.Hal ini disampaikan Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Gedung Ditjen Postel, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2006)."Kalau pemerintah konsisten melindungi masyarakatnya, jangan cuma menaikkan tarif tapi melakukan review terhadap sektor ketenagalistrikan secara menyeluruh," kata Tulus. Menurutnya, masyarakat sedang berada dalam keadaan bingung sehingga tidak fair jika semua dibebankan pada konsumen dengan meningkatkan bebagai tarif komoditi strategis. "Seharusnya negara melindungi masyarakat," tegas Tulus."Masyarakat akan menerima dampak ganda dengan dinaikkan TDL. Pasti industri akan memukul konsumen dengan meningkatnya harga barang yang dikonsumsi meski kenaikannya kecil," jelas Tulus.Tulus menekankan, PLN harus dipaksa melakukan efisiensi BBM dengan mengembangkan pembangkit listrik tanpa BBM seperti menggunakan tenaga gas atau batu bara. (mly/)