BPIP soal Aksi 1812: Persoalan Hukum Hendaknya Selesaikan Secara Konstitusi

Herianto Batubara - detikNews
Jumat, 18 Des 2020 21:06 WIB
Romo Benny Susetyo CNN IndonesiaSafir Makki
Romo Benny Susetyo Foto: Pool
Jakarta -

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo berkomentar mengenai situasi nasional terkini. Dia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi, khususnya di media sosial.

"Melihat situasi akhir-akhir ini di media sosial yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya berharap dan memohon kepada Saudara dan Saudari sebangsa setanah air, bila ada perselisihan, hendaknya diselesaikan secara hukum yang berlaku. Seperti ditegaskan Presiden Jokowi yang menghormati hukum dan hukum harus berlaku adil bagi semuanya," kata Benny, Jumat (18/12/2020).

Benny mengimbau masyarakat, khususnya netizen di media sosial, bijak dalam menyikapi isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Dia menyebut banyak informasi yang mengarah ke provokasi yang tidak berdasarkan fakta dan data yang akurat.

"Kalau ada persoalan perselisihan, persoalan hukum, hendaknya itu bisa diselesaikan secara hukum dan konstitusi. Negara ini kan negara konstitusi yang melindungi setiap orang," ujar Benny.

"Kalau ada persoalan misalnya persoalan mengenai hak asasi manusia, ya kita serahkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Komnas HAM yang akan memberikan keterangan dan investigasinya. Jadi kita bersama-sama mengedepankan ke hadapan hukum," sambungnya.

Dia tidak bicara spesifik apakah pernyataannya tersebut mengomentari kasus hukum yang menjerat pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab. Seperti diketahui Habib Rizieq saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dalam kasus penghasutan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurut Benny, hukum harus menjadi panglima tertinggi untuk mengatasi segala perselisihan yang terjadi di negeri ini. Dia mengingatkan jangan sampai perselisihan dipolitisasi, dimobilisasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Romo Benny juga mengomentari aksi 1812 yang dilakukan massa FPI dkk di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat. Menurutnya, seharusnya massa merasa menempuh jalur hukum jika ada hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan kasus hukum yang menjerat Habib Rizieq. Demo tidak dilarang, namun saat ini Indonesia masih berjuang mengatasi pandemi COVID-19.

"Kita harus menaati protokol kesehatan karena protokol kesehatan itu hukumnya wajib untuk keselamatan manusia, maka demi itu semua tidak ada hak diistimewakan. Maka negara harus hadir melindungi keselamatan warganya. Jadi setiap orang harus tunduk pada hukum tertinggi, yakni keselamatan manusia. Maka dia harus menjadi keutamaan setiap warga negara," katanya.

"Ketika warga negara melanggar itu, ya harus ditindak karena demi menjaga keselamatan. Jadi tidak ada keistimewaan di mata hukum, baik itu pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau orang punya pengaruh apa pun di mata hukum sama. Ini demi keselamatan manusia," imbuh Benny.

Sebelumnya, banyak pihak yang mengingatkan agar massa FPI dkk mengurungkan aksinya berdemo, termasuk Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi. Dia menilai sebaiknya massa menempuh jalur hukum, bukan berdemonstrasi.

"Hendaknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan situasi yang justru membuat suasana semakin ruwet. Serahkan saja semuanya sesuai mekanisme hukum," kata Zainut kepada detikcom, Kamis (17/12).

"Melakukan demo dengan mengerahkan massa di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda merupakan tindakan yang sangat tidak bijak," sambung Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI pusat ini menegaskan.

(hri/fjp)