DPR Diharap Tidak Tanya Soal Ryamizard dalam Tes Djoko

Jakarta - Pemerintah berharap Komisi I DPR RI tidak lagi menanyakan penarikan surat pencalonan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dalam fit and proper test Marsekal TNI Djoko Soeyanto sebagai Panglima TNI. "Pertanyaan itu harusnya tidak dialamatkan pada orang yang dicalonkan sebagai Panglima TNI. Itu policy presiden," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2006). Pernyataannya di atas mengomentari adanya fraksi di DPR-RI yang masih saja berat dengan pencalonan Djoko Soeyanto dengan alasan menuntut penjelasan pemerintah akan nasib calon Panglima TNI sebelumnya. Yusril menjelaskan, sebenarnya dalam proses penarikan surat permintaan persetujuan calon yang diajukan Presiden Megawati, sudah ada korespondensi antara Presiden SBY dengan Ketua DPR Agung Laksono. Di dalam surat menyurat tersebut dijelaskan secara detail semua alasan ditariknya surat itu dan diperpanjangnya masa tugas Jenderal Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI. "Kalau itu mau ditanyakan, silakan saja. Mereka bisa tanya ke pimpinan DPR sendiri," ujar Yusril. Sementara, hingga pukul 13.00 WIB, anggota Komisi I DPR masih memberi PR Djoko Soeyanto puluhan pertanyaan dalam rangka fit and proper test. (nrl/)