Round-Up

Suara Melambung Diembuskan Kubu Akhyar, Tim Bobby Sentil Selisih Besar

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Des 2020 21:02 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto Ilustrasi Pilkada (Andhika Akbaransyah/detikcom)
Medan -

Kubu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, mengembuskan dugaan penggelembungan suara di Pilkada Medan. Kubu Bobby Nasution-Aulia Rachman menyentil soal selisih besar dalam hasil penghitungan suara.

Isu kejanggalan dalam Pilkada Medan pertama kali diembuskan oleh saksi pasangan calon Akhyar-Salman seusai rekapitulasi suara oleh KPU Medan, Gelmok Samosir, saat rapat pleno KPU, Selasa (15/12/2020). Dia menolak meneken berita acara rapat pleno.

"Terkait hasil, karena sampai saat ini kami merasa ada berbagai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, maka kami berkesimpulan dan ambil sikap tidak akan menandatangani berita acara sebagai bentuk penghargaan kami terhadap seluruh rakyat, pemilih kami. Kami punya pertanggungjawaban moral kepada rakyat, khususnya pemilih 01, sehingga sikap itu kami lakukan," ujar Gelmok.

Ternyata, timses Akhyar-Salman telah membuat laporan ke Bawaslu Medan. Laporan itu terkait dugaan penggelembungan suara.

"Laporan ke Bawaslu sudah ada itu. Penggelembungan data pemilih tambahan," kata tim hukum Akhyar-Salman, Muhammad Hatta, Rabu (16/12).

Hatta mengatakan laporan itu disampaikan kepada Bawaslu Medan pada Selasa (15/12). Dia mengatakan ada dugaan penggelembungan suara di tiga kecamatan di Medan.

"Tiga kecamatan itu, di Belawan paling banyak," ucapnya.

Dia tak menjelaskan berapa banyak dugaan penggelembungan suara yang terjadi. Hatta mengatakan pihaknya menyerahkan penyelidikan dugaan penggelembungan suara itu ke Bawaslu Medan.

Selain laporan dugaan penggelembungan suara, Hatta menyebut pihaknya melaporkan dugaan bagi-bagi uang di Medan Timur. Ada juga laporan terkait undangan memilih yang tidak disebarkan.

"Terus kasus yang warga nangkap tangan money politics itu. Iya (di Medan Timur). Satu lagi yang surat undangan yang tidak diserahkan," jelas Hatta.