.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengapresiasi kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Handoyo meminta pemerintah menyosialisasikan dengan baik proses vaksinasinya.
"Pertama, tentu kita apresiasi kepada Bapak Presiden terhadap gratisnya vaksin untuk seluruh rakyat. Ini melegakan, menggembirakan, dan memberi kabar yang sangat bagus, sehingga pantas kita apresiasi dan hormati, dan saya kira Presiden mendengarkan suara keinginan dari berbagai elemen," kata Handoyo kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).
Namun Handoyo mewanti-wanti proses mekanisme pendistribusian vaksin COVID-19 ke masyarakat nantinya. Dia meminta perencanaan distribusi itu harus matang, sehingga tidak memunculkan kendala nantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah nanti vaksin beredar, yang saya wanti-wanti adalah proses, mekanisme persiapan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, agar proses perencanaan yang matang dan proses persiapan yang matang," tutur Handoyo.
"Karena mengelola vaksin ratusan juta itu bukan perkara yang mudah, sehingga kata kuncinya edukasi yang gencar kepada seluruh warga agar tidak berebut," imbuhnya.
Sekadar informasi, Komisi IX merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPR yang salah satu ruang lingkup tugasnya di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan dan BPOM merupakan dua di antara beberapa mitra kerja Komisi IX.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kabar gembira terkait vaksin Corona. Vaksin Corona untuk masyarakat akan diberikan secara gratis.
"Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12/2020).
"Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," tegasnya.
Jokowi memerintahkan jajaran kabinetnya dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi di tahun anggaran 2021. Menkeu Sri Mulyani juga diminta merealokasikan anggaran terkait.
"Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ungkapnya.
(eva/zak)
