Dampak Banjir, BPPN, dan Djoko

Jakarta - Setiap hari libur, media biasa tampil dengan beragam isu dan informasi. Maklum, pada hari libur jarang terjadi peristiwa besar, sehingga masing-masing koran harus mengembangkan isu dan informasi sendiri. Rabu (1/2/2006) ini beberapa topik ditonjolkan: dampak banjir, tol Cipularang, korupsi BPPN, strategi Nurdin Top, uji kelayakan dan kepatutan calon Penglima TNI, dan lain-lain.Dua media mengangkat dampak banjir yang membuat ribuan hektar padi gagal dipanen. Media Indonesia, mengutip keterangan Menteri Pertanian Anton Apriantono, yang menyebutkan sampai 30 Januari 2006 terdapat 85.768 hektar yang terkena banjir. Dari jumlah tersebut 17.639 hektar puso, alias rusak berat sehingga tidak bisa dipanen. Sementara Kompas memaparkan data-data kerusakan sawah sentra padi di Jabar, Jateng dan Jatim.Sayangnya kedua koran tersebut tidak mengeksplorasi lebih jauh dampak dari gagal panen ribuan hektar akibat banjir tersebut terhadap ketersediaan bahan pangan. Tentu soal ini menarik untuk dikaji, sebab baru pekan lalu DPR dan pemerintah meributkan kebijakan impor beras. Apakah dampak banjir memang sudah dihitung oleh pemerintah sehingga pemerintah perlu impor beras? Jika memang demikian, apakah cukup berdasar DPR mempersoalkannya hingga menghabiskan banyak energi?Dampak banjir yang memutus jalur Pantura Jawa ruas Rembang (Jateng) - Tuban (Jatim) sudah berhasil diatasi. Memang jalan darurat hanya bisa dilewati kendaraan satu per satu. Namun hal ini sudah cukup untuk menggerakkan kendaraan-kendaraan besar, seperti truk dan bus, yang selama tiga hari terakhir tidak bisa lewat. Dibutuhkan waktu dua pekan untuk menyempurnakan jalur tersebut.Yang juga merisaukan adalah dampak hujan terhadap Jalan Tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Mengambil keterangan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Republika mengangkat masalah ini. Untuk keempat kalinya sejak diresmikan tahun lalu, jalan tol tersebut harus ditutup sebagian ruasnya karena ditemukan tujuh titik rawan yang bila tidak segera ditangani akan amblas.Djoko menjelaskan, bahwa amblasnya tol Cipularang bukan karena pengerjaannya yang sangat cepat, tetapi semata-mata akibat hujan deras yang menimpa kawasan tersebut sehingga terjadi pergerakan-pergerakan tanah. Tanah labil membuat jalan tol rawan rusak. Benar kata Djoko, namun sudah semestinya hal itu diantasipasi oleh perencana jalan dan developernya. Oleh karena itu, usulan Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta agar jalan tersebut diaduit kembali kualitasnya, perlu diikuti.Kembalinya ke Tanah Air, buronan kasus dana BLBI David Nusa Wijaya (Dirut Bank Umum Servitia) dan Atang Latief (Komut Bank Bira), membuat tabir buruk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terkuak. Dalam proses merestrukturisasi bank-bank bermasalah sejak badan tersebut didirikan pada 1999 hingga dibubarkan tahun lalu, BPPN memang penuh aroma kolusi dan korupsi yang diselimuti intrik-intrik politik. Menurut Jawa Pos, ketidakberesan itu antara lain ditandai gonta-gantinya pimpinan lembaga. Setiap rezim berganti, pimpinan BPPN dirombak. Bahkan dalam satu rezim, beberapa kali perombakan dilakukan. Hal ini menunjukkan, bahwa aktor-aktor politik sangat berkepentingan untuk mengambil untuk dari pengelolaan dana negara yang dilakukan BPPN. Maklum, lembaga ini mengelola dana lebih dari Rp 600 triliun.Nah, merasa dikerjain oleh orang-orang BPPN (dengan beking politik masing-masing), maka banyak obligor yang kabur ke luar negeri, seperti diakui David Nusa Wijaya dan Atang Latief. Adanya jaminan kepastian hukum dan akan diperlakukan dengan fair, membuat mereka kembali ke Tanah Air untuk menyelesaikan urusan utang piutangnya. Yang lebih penting adalah kesaksian mereka atas tindak tanduk orang-orang BPPN sehingga aparat hukum cepat bergerak.Seperti dilaporkan Kompas, saat mengeksekusi kewajiban David Wijaya, aparat kejaksaaan menemukan aset-aset David telah dijual oleh BPPN tanpa minta izin eksekutor. Yang lebih parah lagi, penjualan itu jauh dari harga normal, sehingga dugaan korupsi tidak terhindarkan. Kejaksaan telah memanggil beberapa eks-staf BPPN untuk diminta keterangan. Tentu kita berharap, tak terlalu lama lagi kejaksaan akan menentukan siapa-siapa para tersangka kasus ini.Soal lain yang menjadi perhatian media adalah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto yang juga Kepala Staf Angkatan Udara. Fraksi PDIP dan FKB berjanji akan melakukan uji serius terhadap calon yang sebetulnya tidak mereka kehendaki. Mereka tetap ngotot agar Presiden mengajukan mantan KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu. Apakah mereka akan menolak Soeyanto? Urusan cingcong anggota DPR biasanya gampang diselesaikan.Yang mestinya mendapat perhatian serius dari anggota DPR adalah track record Soeyanto dalam soal hak asasi manusia (HAM) selama karir militer. Ini penting, karena kita bertekad membangun institusi militer yang tangguh, sekaligus benar-benar bertanggung jawab atas masalah-masalah HAM. Masalah lalu militer kita penuh dengan citra buruk pelanggar HAM, dan itu tidak perlu terjadi lagi. (atq/)