.webp)
Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik Reyna Usman menilai Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) sangat penting untuk mendorong produktivitas di segala bidang. Selain itu, keberadaan LPN dinilai dapat melaksanakan dan menerapkan prinsip serta esensi produktivitas.
"Yaitu, efisiensi, efektivitas dan kualitas dalam setiap proses kegiatan di kalangan pemerintah, dunia usaha/industri, kalangan masyarakat dan di dunia pendidikan kita, " kata Reyna dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12/2020).
Hal tersebut disampaikan Reyna saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ketika membuka Rapat Paripurna (rapur) Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (15/12) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Reyna Usman mengatakan produktivitas adalah suatu konsep universal dan terintegrasi yang mencerminkan suatu hubungan langsung melalui perbandingan antara output (hasil) yang diciptakan dengan input (sumberdaya) yang digunakan dalam setiap kegiatan industri. Termasuk di dalam proses pelayanan publik oleh pemerintah atau birokrasi.
Sementara itu, Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir menyampaikan keberadaan LPN berdasarkan Perpres 50 tahun 2005, sangat mutlak diperlukan. Sebab karena LPN mempunyai tugas untuk memberikan saran serta masukkan kepada Presiden terkait kebijakan produktivitas nasional untuk dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah (middle income trap).
"Beberapa negara telah berhasil keluar dari jebakan ini karena mampu membuat strategi kebijakan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing nasional secara komprehensif. Untuk itu saran-saran program kerja LPN akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja baik dari tingkatan terbawah sampai ke tertinggi sehingga kita bisa melompat dengan output yang lebih besar, " katanya.
Di sisi lain, Koordinator Tim Kerja LPN Bomer Pasaribu mengatakan salah satu rekomendasi rapur LPN yakni meminta pertimbangan Presiden agar segera meluncurkan GNP2DS sebagai kebijakan nasional. Kemudian diimplementasikan dengan menerapkan model-model GNP2DS di lingkungan pemerintah, dunia usaha/industri, pendidikan, pelatihan dan vokasi, serta di kalangan masyarakat.
"Implementasi GNP2DS dilakukan secara sistematik, holistik, masif, terstruktur dan berkelanjutan, " ujar Bomer Pasaribu.
Untuk memperkuat efektivitas GNP2DS secara sistematis, holistik, masif, terstruktur dan berkelanjutan, LPN juga berharap Presiden dapat menandatangani revisi Perpres 50 Tahun 2005 pada akhir tahun 2020 atau tahun 2021 sehingga GNP2DS bisa menjadi lintas sektor maupun lintas daerah di Indonesia.
"Jadi intinya, kami berharap agar Presiden melaunching gerakan nasional peningkatan produktivitas daya saing dan menerbitkan Perpres baru dari Perpres 50 tahun 2005, " katanya.
Bomer menambahkan program GNP2DS ditujukan untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional, sekaligus pengembangan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan UMKM dengan penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja.
(ega/ega)
