.webp)
Isu liar Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel bikin heboh. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan tidak pernah berhubungan dengan Israel.
Dirangkum detikcom, Rabu (16/12/2020), isu liar itu awalnya diembuskan oleh Times of Israel yang mengutip Channel 12. Disebutkan bahwa salah satu sumber diplomatik mengatakan kepada Channel 12 ada dua negara yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yakni Oman dan Indonesia.
Menurut sumber itu, kedua negara yang dia sebutkan tersebut menjadi negara selanjutnya setelah Maroko dan Israel sepakat melakukan normalisasi hubungan. Selain itu, ada beberapa negara Arab lain yang sudah melakukan normalisasi hubungan, seperti Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemlu pun angkat bicara mengenai kabar tersebut. Kemlu menegaskan tak pernah menjalin hubungan dengan Israel.
"Kemlu tidak pernah berhubungan dengan Israel," kata juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, Selasa (15/12).
Faizasyah lantas menegaskan sikap politik luar negeri terkait Palestina. Faizasyah menjelaskan diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia pasti berdasarkan amanah konstitusi.
"Dalam menjalankan politik luar negeri RI terkait isu Palestina, Kemlu berdiplomasi secara konsisten sesuai amanah konstitusi," ujar dia.
Kabar ini pun menuai reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"NU sendiri berpandangan bahwa selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Ketua PBNU, Robikin Emhas, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (15/12).
Robikin menjelaskan komitmen NU dalam membela kedaulatan Palestina tak pernah berubah. Dia lantas mengungkapkan sikap NU di muktamar ke-13.
"Dukungan NU untuk kemerdekaan Palestina tak berubah. Sejak diputuskan secara resmi melalui forum Muktamar NU ke-13 yang berlangsung tanggal 12-15 Juli 1938 di Menes, Pandeglang, Banten, NU konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," ujar Robikin.
"Untuk itu, NU mengapresiasi pemerintah RI yang secara teguh mengemban mandat konstitusi dengan politik bebas dan aktif yang selama ini dilakukan dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," sambung Robikin.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pun ikut menanggapi. Meutya menyebut Indonesia tidak mungkin membuka hubungan dengan Israel selama penjajahan Israel atas Palestina masih terjadi.
"Dan Indonesia belum mengubah Pembukaan UUD 1945 yang menyebut 'Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan', maka Indonesia tidak akan dan tidak mungkin membuka hubungan dengan Israel," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12).
Meutya setuju dengan Kemlu yang menyebut tidak pernah berhubungan dengan Israel. Menurut dia, Indonesia telah mengangkat isu Palestina dan pelanggaran Israel hingga Dewan Keamanan PBB.
"Kami pun tidak mungkin tidak sepakat dengan Kemlu RI yang menyebut pemerintah Indonesia tidak pernah kontak dengan Israel dan kami meyakini hal tersebut. Juni lalu, Indonesia telah mengangkat isu Palestina dan pelanggaran Israel pada rapat tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB, dan ini bentuk konsistensi kita," ujar Meutya.
"Isu yang beredar di media-media asing menurut kami kemungkinan diangkat oleh media-media pro-Israel, dengan tujuan melemahkan dukungan pemerintah Indonesia bagi kemerdekaan Palestina," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel tidak akan bermanfaat jika persoalan kedaulatan Palestina belum tuntas.
"Dalam membangun normalisasi, kan butuh saling percaya, saling menghormati, dan memiliki visi yang sama. Jika persoalan Palestina bisa tuntas, tentu normalisasi akan sangat mudah. Jika belum, normalisasi tidak akan ada maknanya. Semoga persoalan Palestina bisa segera tuntas," kata Azis kepada wartawan, Selasa (15/12).
Azis mengaku belum mendengar wacana resmi normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Yang pasti, tegas pimpinan DPR dari Fraksi Golkar itu, Indonesia mendukung kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara.
"Saya belum dengar tentang wacana tersebut (normalisasi hubungan Indonesia-Israel). Yang pasti, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung kedaulatan dan hak-hak Palestina," tegas Azis.
Azis menyatakan Indonesia tidak memiliki masalah dengan Israel. Namun Indonesia berharap Israel mengakui kedaulatan Palestina.
"Indonesia tidak memiliki masalah dengan negara mana pun, termasuk dengan Israel. Yang kita perjuangkan justru hak masyarakat Palestina, sehingga bisa hidup sebagai negara berdaulat sepenuhnya. Inilah yang kita harapkan dari Israel, dan tidak ada relevansi apa pun terkait deadline masa jabatan Presiden Amerika," jelas Waketum Golkar itu.
