RI Minta Barat Tidak Tergesa Bawa Isu Nuklir Iran ke DK PBB

Jakarta - Pemerintah Indonesia meminta negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB dan Uni Eropa (UE) tidak tergesa-gesa menyerahkan kasus nuklik Iran pada sidang DK PBB. Negara-negara itu diminta memberi waktu dan ruang gerak lebih untuk mencari solusi damai hingga awal Maret depan. Pesan tersebut berikut sikap dan posisi RI disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada para kepala negara bersangkutan melalui duta besarnya masing-masing di Jakarta. "Kita tidak ingin negara-negara Barat tergesa-gesa menyimpulkan proses perundingan sudah buntu, dan kemudian tergesa-gesa menyerahkan masalah ini pada DK PBB. Karena kita tahu reaksi Iran akan negatif pada upaya itu, hingga masalah lebih runyam dan tidak selesaikan masalah," kata Menlu Hassan Wirajuda di Kantor Presiden, Jakarta sore ini, Selasa (31/1/2006). Pernyataan tersebut ia sampaikan pada wartawan usai mendampingi Presiden SBY memanggil memanggil para duta besar lima negara anggota tetap DK PBB dan UE yang selama ini terlibat dalam proses perundingan ketegangan krisis terbaru Timur Tengah. Yaitu Jerman, Austria, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia dan Cina. Sedangkan untuk besok, giliran Dubes Iran yang akan dipanggil Presiden SBY. Menlu menjelaskan, sikap RI adalah tercapainya solusi damai. Indonesia mendorong perundingan antara Iran dengan Rusia pada 16 Februari 2006. Proses itu membahas pemanfaatan tawaran Rusia yang menawarkan untuk melakukan pengayaan uranium dan kemudian mengirimnya ke instalasi nuklir Iran. "Bila pengayaan uranium Iran dilakukan di Rusia, maka tidak ada alasan bagi siapa pun curiga dan tidak mempercayai bahwa benar-benar uranium Iran untuk tujuan damai, bukan militer," jelasnya. (atq/)