.webp)
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyebut DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya mendorong agar bisa kembali menggratiskan sekolah SMA/SMK di anggaran tahun 2021. Saat ini DPRD dan Pemkot Surabaya sedang mencari formulasi agar SMA/SMK bisa dikelola kembali oleh Kota Surabaya.
Ia mengatakan anggota DPRD Kota Surabaya ketika menggelar reses ke konstituen dan juga tatap muka secara personal, sering kali disambati oleh warga terkait biaya sekolah SMK dan SMA yang tidak lagi disubsidi oleh Pemkot Surabaya. Sebab secara kewenangan, saat ini pengelolaan SMK/SMA ada di tangan Pemprov Jatim.
"Pimpinan dan anggota DPRD saat reses atau perjumpaan secara personal, mereka mengeluhkan tentang pendidikan SMA dan SMK yang tidak lagi disubsidi atau ditopang oleh Pemerintah Kota Surabaya," kata Adi dalam keterangan tertulis, Senin(14/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi menambahkan jika banyak ide-ide dari DPRD Kota Surabaya, agar ada alokasikan anggaran khusus untuk membantu siswi-siswa SMK/SMK yang ber-KTP Surabaya.
"Saya kira, karena ini pembicaraan butuh waktu yang intens antara kepala daerah, selaku Pemerintahan di Kota Surabaya dan juga DPRD, kami akan memediasi, kami akan membahas di dalam forum yang lebih tepat," ungkap Adi.
Sedangkan terkait formulasi untuk memberikan beasiswa, Adi menyampaikan jika sebelumnya pengelolaan SMA/SMK di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan beasiswa kepada siswa SMA dan siswa SMK yang warga ber-KTP Surabaya," ujar Adi.
Adi mengungkapkan secara bugdegting, pihaknya memprediksi anggota DPRD tidak merasa keberatan. Sebab bisa untuk menopang pendidikan yang juga masa depan anak-anak Surabaya.
"Hanya Pemerintah Kota Surabaya Kalau itu mau diterapkan, harus menjabarkan lebih detail. Misalkan bagaimana untuk bentengi agar beasiswa itu tidak dibelanjakan untuk keperluan-keperluan bukan urusan pendidikan," lanjut Adi.
Sementara itu, apakah beasiswa tersebut akan berlaku kepada seluruh siswa-siswi SMK/SMA, Adi menegaskan hanya untuk warga yang ber-KTP Surabaya dan tidak memandang strata apapun dengan tujuan meringankan beban biaya pendidikan untuk warga Surabaya.
"Iya, itu salah satu pola. Tapi kan sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana meringankan beban, ekonomi keluarga yang selama ini agak berat setelah pendidikan SMA/SMK tidak digratiskan total seperti sebelumnya," ungkap Adi.
Selain itu, ada opsi lain yakni bagi warga yang masuk dalam kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) bisa mengajukan beasiswa ke Pemkot Surabaya.
"Bisa juga salah satu opsinya, menurut saya pokoknya DPRD, kalau soal itu soal teknis. Soal teknis dan taktisnya. Tapi pada polesinya DPRD tidak keberatan," ujar Adi.
"Bahkan beberapa getol memperjuangkan supaya Pemerintah Kota Surabaya memberikan Subsidi pendidikan kepada siswa SMA dan SMK warga Surabaya. Polanya bisa dalam bentuk beasiswa atau bentuk lain, yang intinya untuk meringankan beban ekonomi keluarga, beban pengeluaran keluarga di sektor pendidikan," lanjut Adi.
(mul/ega)
