MA Perintahkan Anies Terbitkan Izin Reklamasi Pulau G, Ini Kata Pemprov DKI

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 14 Des 2020 17:42 WIB
Wagub DKI Jakarta Riza Patria usai diklarifikasi soal kerumunan acara Habib Rizieq.
Wagub DKI Jakarta Riza Patria usai diklarifikasi soal kerumunan acara Habib Rizieq. (Yogi Ernes/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang izin reklamasi Pulau G atau Pantai Bersama untuk PT Muara Wisesa Samudra. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut akan mematuhi keputusan tersebut.

"Provinsi DKI akan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang mengikat. Jadi kami akan patuh dan taat pada keputusan apa pun daripada lembaga negara, lembaga hukum apa pun yang berkekuatan hukum tetap tentu kami akan patuh dan taat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Saat disinggung mengenai Anies yang kerap menarasikan menolak reklamasi, Ariza menyebut pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Sebab, sejatinya, kata Ariza, tidak ada langkah upaya hukum apa pun setelah peninjauan kembali (PK).

"Ya semuanya sesuai dengan aturan jadi kalo memang dimungkinkan masih... tapi kalau sudah selesai sampai kasasi PK ya kita sesuaikan, prinsipnya kita harus patuh dan taat pada hukum," tuturnya.

Ariza belum memerinci kapan pihaknya akan menerbitkan izin reklamasi Pulau G. Ariza kembali menegaskan pada prinsipnya pihaknya akan patuh pada hukum.

"Ya prinsipnya pokoknya Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur dan saya seluruh jajaran patuh dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perizinan reklamasi Pulau G. Alhasil, MA memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin atas pemegang izin PT Muara Wisesa Samudra.

Kasus bermula saat PT Muara Wisesa Samudra menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 16 Maret 2020. PT Muara Wisesa Samudra meminta PTUN Jakarta menyatakan Surat PT Muara Wisesa Samudra Nomor 001/MWS/XI/19 tertanggal 27 November 2019 perihal Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra secara hukum dianggap dikabulkan.

PT Muara Wisesa Samudra juga meminta PTU Jakarta mewajibkan Gubernur Anies untuk segera menerbitkan Perpanjangan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Gayung bersambut. Pada 30 April 2020, PTUN Jakarta mengadili mewajibkan kepada termohon (Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019. Atas putusan itu, Anies tidak terima dan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Apa kata MA?

"Tolak PK," demikian bunyi amar putusan PK yang dilansir website MA, Kamis (10/12).

Duduk sebagai ketua majelis, Supandi, dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Hary Djatmiko. Putusan itu diketok pada 26 November 2020 dengan panitera pengganti Retno Nawangsih.

Lihat juga video 'Pulau G Diributin, Kok Ngga Ada Ribut Soal New Priok?':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/aik)