.webp)
Partai Demokrat angkat bicara soal isu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ditawari posisi Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Waketum Demokrat Marwan Cik Asan mengakui Risma memiliki reputasi yang baik.
"Bagus saja, reputasi dan rekam jejak Bu Risma selama ini kan baik," kata Marwan, kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Marwan mengingatkan urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya, anggota DPR RI itu mengingatkan akan tugas Mensos soal penanganan dampak pandemi virus Corona (COVID-19).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu hak prerogatif presiden. Kami menghormati penuh kewenangan beliau, dan berharap semoga kinerja Mensos yang baru lebih baik, apalagi 2021 makin banyak dan luas program penanganan dampak COVID di Kemensos," tutur Marwan.
Demokrat, sebut Marwan, tak jadi masalah siapa pun Mensos-nya. Yang terpenting, profesional dalam menjalankan tugas.
"Tidak harapan khusus. Yang penting yang bersangkutan profesional dalam menjalankan tugasnya, meskipun bisa jadi berlatar belakang politisi atau lainnya," sebut Marwan.
Seperti diketahui, isu Risma ditawari jabatan Mensos oleh Presiden Jokowi diembuskan oleh Plt Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng. Yusuf mengklaim informasi tersebut valid.
Namun, PDIP justru menepis. Ternyata PDIP sendiri mengaku belum mendengar informasi tawaran kepada Risma untuk menjabat Mensos.
"Saya belum mendengar adanya informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada Bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan, Senin (14/12).
Senada dengan Demokrat, PPP juga memuji Risma. Sekjen PPP Arsul Sani menilai Risma sebagai kepala daerah berprestasi.
"PPP melihat bahwa kalau di ruang publik disebut-sebut nama Walkot Surabaya Bu Risma, maka harus diakui beliau sosok yang sudah terbukti bisa memimpin dan berprestasi, meski tentu tugas menjadi kepala daerah dengan menteri berbeda," sebut Arsul.
Sementara itu, PKS terang-terangan menolak. PKS menilai jabatan Mensos tidak sesuai dengan bidang keahlian Risma.
"Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya (Risma)," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf.
