Wejangan Wakil Ketua MPR ke Kepala Daerah yang Terpilih di Pilkada

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 12 Des 2020 20:56 WIB
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Mengungkapkan kunci sukses kepala daerah untuk dapat menciptakan rakyat yang makmur dan sejahtera adalah bersih, transparan serta profesional dalam bekerja mengelola potensi serta kekayaan wilayahnya. Menurut Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kepada daerah juga harus objektif saat melakukan rekrutmen.

"Bersih artinya tidak korupsi. Transparan, selalu terbuka dan membuka dialog kepada masyarakat terhadap semua kebijakan yang akan dikeluarkan terutama soal anggaran. Lalu profesional, tidak melakukan nepotisme. Kepala daerah harus melakukan rekrutmen dengan berbasis kepada kemampuan," ujar Fadel dalam keterangannya, Sabtu (12/12/2020).

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion Kebangsaan bertema 'Peran Generasi Muda Memberantas Korupsi' kerjasama MPR dengan DPC Gerakan Pemuda Marhaenis di Gorontalo, Jumat (11/12).

Menurutnya, kepala daerah perlu bekerja dengan berpedoman pada tiga hal tersebut. Melihat akhir-akhir ini banyak para pejabat yang tidak amanah dalam mengelola uang rakyat.

"Mengapa saya sangat menekankan kepala daerah harus bekerja berdasarkan tiga hal tersebut, karena saya sangat miris betapa banyaknya kepala daerah sekitar 300 orang lebih tersangkut kasus korupsi. Ini sangat menyedihkan sekali mereka tidak amanah dalam mengelola uang rakyat. Kejadian baru-baru ini malah setingkat menteri yang terkena kasus korupsi," katanya.

Ia menjelaskan seharusnya setelah menerima amanah jabatan, para kepala daerah dan pejabat negara lainnya harus memahami tugasnya untuk mengelola uang rakyat yang hanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Fadel menilai jika para pejabat bisa berpegang teguh kepada moral dan hati nurani dalam bertugas maka dapat menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya.

Dalam acara tersebut itu, Fadel juga menyinggung soal wacana yang sering muncul dalam setiap kasus korupsi, yakni hukuman mati terutama bagi oknum pejabat yang korupsi bantuan sosial masyarakat. Merespons hal ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan akan mendengarkan terlebih dahulu usulan dari KPK dan para ahli pidana.

"Tanggal 17 Desember nanti kita Pimpinan MPR mau membahasnya, apakah perlu hukuman mati atau seumur hidup untuk kejahatan seperti ini," jelasnya.

Terkait hal ini, Fadel pun sangat memaklumi jika banyak masyarakat yang geram sehingga menginginkan hukuman mati bagi pelakunya.

"Saya paham kasus korupsi apalagi terkait bantuan sosial sangat menyakitkan hati rakyat," imbuhnya.

Selain itu, ia juga melihat dampak serius dari kejahatan korupsi yang besar. Oleh karena itu, ia mengajak para kepala daerah dan pejabat negara lainnya untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat.

"Kontrol dari masyarakat termasuk generasi muda juga penting. Mari bersama-sama menjaga dan mengawasi agar kasus-kasus korupsi tidak lagi bertambah banyak. Mari lakukan itu untuk Indonesia tercinta," pungkasnya.

Sebagai informasi dalam acara tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Gorontalo Syamsu Qamar Badu, anggota MPR dari Kelompok DPD Abdurrahman Abubakar Bahmid, Sekda Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma, Dekan FH Universitas Negeri Gorontalo Fenty Puluhulawa, akademisi kampus, mahasiswa, LSM, birokrat daerah, aktivis hukum, aktivis pendidikan, generasi milenial dan perwakilan media massa.

(prf/ega)