Pemberian Nobel Ditanggapi Beragam Anggota DPR

Jakarta - Usulan anggota senior Kongres Amerika Serikat, Robert Wexler, yang menominasikan Presiden SBY sebagai peraih Nobel perdamaian 2006, karena berhasil mendamaikan konflik di Aceh setelah 30-an tahun, mendapat tanggapan beragam dari anggota Komisi I DPR."Meskipun presiden bertanggung jawab, tapi kan semua orang tahu, bahwa JK-lah yang berperan aktif. Ya biar adil, setidak-tidaknya keduanya dapat Nobel," kata anggota DPR dari Komisi I dari Fraksi PDS, Jefry J Massie, kepadadetikcom di Gedung DPR/MPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (30/1/2006).Jefry beralasan, seharusnya usulan nominator Nobel diarahkan kepada Wapres Jusuf Kalla, sebagai inisiator dari kesepakatan damai di Aceh sekaligus yang mengawal proses damai.Hal senada juga diungkapkan koleganya di Komisi I dari Fraksi PBR, Ade Daud Nasution. Menurutnya, pemberian Nobel tersebut memang layak, karena pemerintah RI terbukti bisa mendamaikan masyarakat Aceh yang selama ini berkonflik."Saya setuju itu, kenapa presiden, karena dia penanggung jawab. Namun agar adil, setidak-tidaknya SBY dan JK fifty-fifty," kata Ade.Sementara itu pendapat berbeda diungkapkan, anggota Komisi I dari Fraksi PKS Soeripto. Dia menilai penunjukan SBY sebagai nominator merupakan hal yang wajar, karena penunjukan itu berdasarkan simbol kepala institusi negara."Itu bukan berarti mengecilkan peran Kalla, menurut saya, pantas SBY mendapatkannya," kata Soeripto.Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Amris Hasan terkesan cuek ketika dimintai tanggapannya mengenai hal ini. Menurutnya, pengusulan SBY sebagai nominator merupakan hak anggota Kongres AS, namun belum tentu di Indonesia dilakukan hal yang sama."Ya nggak apa-apa, itu kan penilaian mereka, kita punya penilaian sendiri. Kan proses perdamaian belum selesai," kata Amris. (ndr/)