.webp)
Suara agar tim pencari fakta kasus penembakan 6 laskar FPI dibentuk mengemuka. Ketua DPP PAN Saleh Daulay mendukung pembentukan tim pencari fakta bila investigasi yang dilakukan Komnas HAM dirasa belum cukup.
Mulanya, Saleh mendukung kebijakan Komnas HAM yang membentuk tim investigasi mengumpulkan sejumlah fakta soal kasus penembakan di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 itu.
"Ini kan sudah menjadi perhatian masyarakat. Bahkan Komnas HAM akan membentuk tim pemantauan dan penyidikan. Ini tentu langkah baik dan perlu didukung," ujar Saleh kepada detikcom, Kamis (10/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama persoalan ini ditangani secara baik, saya yakin dapat memberikan kepercayaan kepada publik. Intinya adalah penanganan yang terbuka dan adil," tuturnya.
Kemudian, Saleh meminta masyarakat tetap tenang dan menahan diri. Namun, bila masyarakat merasa tidak puas dengan investigasi Komnas HAM, pembentukan tim pencari fakta dapat dipertimbangkan pemerintah.
"Jika Komnas HAM dinilai tidak cukup, tentu dipersilahkan untuk membentuk tim pencari fakta lain. Jika ini yang dipilih, diharapkan dapat melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara proporsional," lanjutnya.
Saleh yakin Presiden Joko Widodo juga amat memperhatikan kasus ini. "Tentu presiden juga menginginkan agar masalah ini dapat dituntaskan dengan baik," lanjutnya.
Desakan pembentukan tim investigasi setelah enam orang pengikut Habib Rizieq Shihab (HRS) tewas ditembak polisi begitu deras. Tim investigasi ini diharapkan dapat mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.
Salah satu pihak yang mengemukakan usulan pembentukan tim investigasi ini adalah PP Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk mengusut kasus penembakan terhadap 6 anggota laskar FPI.
"Kepada Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas melalui siaran YouTube Muhammadiyah Channel, Selasa (8/12).
