.webp)
Selepas gelaran Pilkada Serentak 2020, KPK mendapati informasi adanya orang yang mengaku sebagai pejabatnya meminta uang ke kepala daerah hingga pejabat daerah. KPK memastikan hal itu tidak benar.
"Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat, khususnya kepala daerah maupun pejabat daerah lainnya, agar mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai Direktur Penyelidikan KPK, baik melalui telepon maupun WhatsApp, yang meminta agar menyetorkan sejumlah uang pada rekening bank tertentu," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (10/12/2020).
"Kami memastikan bahwa Direktur Penyelidikan KPK tidak pernah menghubungi pihak-pihak lain tersebut di luar kepentingan dinas," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imbauan yang sama juga ditujukan KPK pada pihak-pihak lain. KPK meminta pihak-pihak terkait untuk hati-hati.
"Kami juga mengimbau kepada pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan daerah, dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu berhati-hati dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau seolah-olah menjadi cabang Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Ali.
Ali pun meminta pihak-pihak yang bersinggungan untuk melapor ke polisi atau bisa langsung ke KPK. Ali menyertakan nomor call center KPK yang dapat dihubungi.
"Jika masyarakat maupun pemerintah daerah menghadapi pihak-pihak yang meminta uang, fasilitas atau pemerasan dalam bentuk apa pun, segera laporkan pada kepolisian setempat dan informasikan kepada KPK," ujar Ali.
"Masyarakat yang ingin mengonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui call center 198 atau e-mail 198@kpk.go.id dan informasi@kpk.go.id," imbuhnya.
(fas/dhn)
