.webp)
Jelang Pilkada serentak 2020, Staf Khusus Menteri dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan Provinsi Bali dalam kondisi kondusif. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali telah selesai merekrut 5.649 Pengawas dan petugas TPS dan semuanya telah menjalani rapid test dan PCR/Swab test serta dinyatakan negatif COVID-19, sehat dan layak menjalankan tugas.
Lebih lanjut, dikatakan Kastorius, dari hasil diskusi dengan Sekretaris KPUD Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, persiapan pelaksanaan Pilkada di enam kabupaten/kota di provinsi tersebut berjalan dengan lancar.
Tidak hanya itu, distribusi logistik Pilkada berikut APD ke semua TPS dipastikan telah 100 persen rampung. KPUD juga berkeliling untuk memantau dan melakukan pengecekan fisik di lebih dari 5.000 TPS yang ada. Tentunya dengan tetap menaati protokol kesehatan COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain bertemu dengan pihak KPU an Bawaslu, Kastorius Sinaga dan tim mengadakan pertemuan dengan Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra bersama jajarannya. Dari pertemuan tersebut didapatkan informasi bahwa kondisi keamanan Bali jelang hari-H Pilkada sangat kondusif.
"Tidak ada kasus yang menonjol. Sesuai hasil rakorda Pilkada, Kapolda menginformasikan bahwa satu atau dua aparat kepolisian Polda akan ditugaskan di TPS, khusus untuk menegakkan protokol kesehatan, dibantu oleh linmas/satpol PP," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).
Di sisi lain, kelengkapan APD untuk PTPS dilaporkan sudah tiba di masing-masing TPS. Kelengkapan APD ini berupa face shield, hand sanitizer, masker dan cadangan hasmat yang diperlukan sebagai upaya mitigasi apabila saat hari-H Pilkada ditemukan pemilih yang terinfeksi COVID-19.
Tidak ketinggalan, Bawaslu juga melakukan patroli mobil bersama TNI-Polri di masa tenang. Hal ini guna mencegah kampanye serta mencegah adanya kerumunan masyarakat.
Dalam Pilkada tahun 2020 ini, Tim Pemantau Pilkada Kementerian Dalam Negeri Provinsi Bali akan diperkuat oleh 15 praja IPDN untuk tujuan akademis. Indikator-indikator yang menjadi sasaran pemantauan antara lain realisasi alokasi anggaran Pilkada dari APBD, distribusi logistik, serta gambaran dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan Pilkada.
Tim Pemantau Kementerian Dalam Negeri sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 237-4575 tahun 2020. Duduk sebagai pembina Tim Pemantau adalah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, sedangkan sebagai ketua adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
Dalam kunjungannya ke Bali, Kastorius didampingi oleh tiga staf Tim Pemantau, yakni Ni Putu Wiyari, Kasubdit Wilayah III, Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri, Ade Irma Safitri, Kepala Seksi Wilayah IIA, Dit. FKKPD, Ditjen Otda Kemendagri, dan Taryani, Kasubbid Bidang Fasilitasi Pelaksanaan pada Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Kemendagri.
(prf/ega)
