Round-Up

Arahan Penting Jokowi agar Tak Asal Hantam Vaksinasi

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 08 Des 2020 20:06 WIB
Vaksin Corona dari Sinovac telah tiba di Indonesia. Kini vaksin tersebut disimpan di PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.
Vaksin Corona Sinovac Disimpan di PT Bio Farma (Foto: dok. presiden.go.id)
Jakarta -

Vaksin Corona (COVID-19) telah tiba di Tanah Air. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan penting terkait vaksinasi Corona.

Awalnya Vaksin Sinovac sudah datang ke Indonesia. Vaksin itu merupakan vaksin COVID-19 buatan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia mengapresiasi pemerintah China yang telah bersedia bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin ini.

Vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis itu dijemput langsung menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Beijing yang dibawa menggunakan kargo khusus. Vaksin buatan Sinovac itu akan diuji terlebih dahulu oleh BPOM.

Pemerintah juga akan mendatangkan lagi 1,8 juta dosis vaksin lagi. Disusul puluhan juta bahan vaksin yang masih mentah untuk nantinya diproses di Bio Farma.

Kemudian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan arahan Presiden Jokowi dalam video yang disiarkan oleh akun YouTube Kemkominfo TV, Senin (7/12/2020).

Jokowi Minta Vaksinasi Corona Harus Efesien, Tidak Asal Hantam Rata

Muhadjir mengatakan ada dua arahan penting dari Jokowi yang mesti diperhatikan.

"Yang diamanatkan presiden pada rapat-rapat kabinet terbatas bahwa di dalam vaksinasi ini ada dua hal yang harus diperhatikan," kata Menko PMK Muhadjir dalam video yang disiarkan oleh akun YouTube Kemkominfo TV, Senin (7/12/2020).

"Di samping tadi ini mereka yang berada di garda depan itu juga harus memperhatikan tentang geospasial, lokasi di mana terjadi penumpukan kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus itu yang lebih diutamakan," lanjutnya.

Dia mengatakan hal ini perlu diperhatikan karena sifat sebaran COVID-19 yang tidak merata. Vaksinasi harus dipetakan dengan baik.

"Sehingga memang karena sebaran COVID-19 Indonesia ini tidak merata dan itu Prof Wiku saya kira lebih lebih tahu persis di mana saja kemungkinan terjadi penumpukan partikel-partikel virus, yang di mana yang tidak," tuturnya.

Dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi meminta vaksin digunakan dengan efisien. Calon penerima vaksin harus diseleksi dengan baik.

"Itu presiden sangat mohon mendapatkan perhatian sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien tidak asalkan hantam rata tapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang paling berada di garda terdepan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi maupun sebagai penyebar," ungkapnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa tempat atau lokasi yang jadi prioritas vaksinasi harus ditentukan. Hal ini, kata Muhadjir, agar sesuai dengan standar WHO.

LPPOM dan BPJPH Kirim Kajian ke MUI untuk Sertifikasi Halal

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kajian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Sinovac asal China telah selesai.

Selanjutnya, kajian tersebut diserahkan ke MUI untuk dibuatkan sertifikasi halal.

"Ibu-Bapak sekalian perkembangan terakhir dari persyaratan halal Sinovac dilaporkan bahwa kajian BJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia telah selesai dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal untuk oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia," kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Senin (7/12/2020).

Muhadjir lantas berbicara mengenai kaidah fikih. Menurut Muhadjir, vaksin ini termasuk dalam kategori kaidah fikih yang artinya sesuatu yang darurat itu harus dihilangkan apa pun caranya.

"Seandainya ya, mohon maaf ini, tidak ada satu pun vaksin di dunia ini yang berstatus halal, maka bukan berarti tidak boleh dipakai. Jadi, walaupun statusnya itu tidak halal, kalau dimaksudkan untuk menghindari darurat, kegawatdaruratan, maka itu wajib bukan hanya boleh, wajib digunakan. Karena kematian, kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama. Tapi, kalau memang ada vaksin yang berstatus halal, maka itu harus lebih dipilih," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan tujuan vaksinasi ini adalah menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Selain itu, vaksin bertujuan mencapai kekebalan kelompok dan melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman COVID-19.

"Ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Terakhir adalah mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dari akibat menurunnya atau terjadinya hibernasi ekonomi di Indonesia atau di negara kita," ujar Muhadjir.

Muhadjir lalu membeberkan prioritas vaksinasi COVID-19. Petugas medis dan petugas nonmedis, termasuk TNI dan Polri, menjadi kelompok pertama yang divaksinasi.