.webp)
Vaksin Corona (COVID-19) telah tiba di Tanah Air. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan penting terkait vaksinasi Corona.
Awalnya Vaksin Sinovac sudah datang ke Indonesia. Vaksin itu merupakan vaksin COVID-19 buatan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia mengapresiasi pemerintah China yang telah bersedia bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin ini.
Vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis itu dijemput langsung menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Beijing yang dibawa menggunakan kargo khusus. Vaksin buatan Sinovac itu akan diuji terlebih dahulu oleh BPOM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga akan mendatangkan lagi 1,8 juta dosis vaksin lagi. Disusul puluhan juta bahan vaksin yang masih mentah untuk nantinya diproses di Bio Farma.
Kemudian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan arahan Presiden Jokowi dalam video yang disiarkan oleh akun YouTube Kemkominfo TV, Senin (7/12/2020).
Jokowi Minta Vaksinasi Corona Harus Efesien, Tidak Asal Hantam Rata
Muhadjir mengatakan ada dua arahan penting dari Jokowi yang mesti diperhatikan.
"Yang diamanatkan presiden pada rapat-rapat kabinet terbatas bahwa di dalam vaksinasi ini ada dua hal yang harus diperhatikan," kata Menko PMK Muhadjir dalam video yang disiarkan oleh akun YouTube Kemkominfo TV, Senin (7/12/2020).
"Di samping tadi ini mereka yang berada di garda depan itu juga harus memperhatikan tentang geospasial, lokasi di mana terjadi penumpukan kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus itu yang lebih diutamakan," lanjutnya.
Dia mengatakan hal ini perlu diperhatikan karena sifat sebaran COVID-19 yang tidak merata. Vaksinasi harus dipetakan dengan baik.
"Sehingga memang karena sebaran COVID-19 Indonesia ini tidak merata dan itu Prof Wiku saya kira lebih lebih tahu persis di mana saja kemungkinan terjadi penumpukan partikel-partikel virus, yang di mana yang tidak," tuturnya.
Dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi meminta vaksin digunakan dengan efisien. Calon penerima vaksin harus diseleksi dengan baik.
"Itu presiden sangat mohon mendapatkan perhatian sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien tidak asalkan hantam rata tapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang paling berada di garda terdepan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi maupun sebagai penyebar," ungkapnya.
Muhadjir menjelaskan bahwa tempat atau lokasi yang jadi prioritas vaksinasi harus ditentukan. Hal ini, kata Muhadjir, agar sesuai dengan standar WHO.
LPPOM dan BPJPH Kirim Kajian ke MUI untuk Sertifikasi Halal
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kajian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Sinovac asal China telah selesai.
Selanjutnya, kajian tersebut diserahkan ke MUI untuk dibuatkan sertifikasi halal.
"Ibu-Bapak sekalian perkembangan terakhir dari persyaratan halal Sinovac dilaporkan bahwa kajian BJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia telah selesai dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal untuk oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia," kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Senin (7/12/2020).
Muhadjir lantas berbicara mengenai kaidah fikih. Menurut Muhadjir, vaksin ini termasuk dalam kategori kaidah fikih yang artinya sesuatu yang darurat itu harus dihilangkan apa pun caranya.
"Seandainya ya, mohon maaf ini, tidak ada satu pun vaksin di dunia ini yang berstatus halal, maka bukan berarti tidak boleh dipakai. Jadi, walaupun statusnya itu tidak halal, kalau dimaksudkan untuk menghindari darurat, kegawatdaruratan, maka itu wajib bukan hanya boleh, wajib digunakan. Karena kematian, kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama. Tapi, kalau memang ada vaksin yang berstatus halal, maka itu harus lebih dipilih," ujar Muhadjir.
Muhadjir mengatakan tujuan vaksinasi ini adalah menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Selain itu, vaksin bertujuan mencapai kekebalan kelompok dan melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman COVID-19.
"Ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Terakhir adalah mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dari akibat menurunnya atau terjadinya hibernasi ekonomi di Indonesia atau di negara kita," ujar Muhadjir.
Muhadjir lalu membeberkan prioritas vaksinasi COVID-19. Petugas medis dan petugas nonmedis, termasuk TNI dan Polri, menjadi kelompok pertama yang divaksinasi.
NasDem: Kedepankan Kelompok Rentan
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, menilai pemerintah harus lebih dulu mengedepankan kelompok rentan seperti manula hingga tenaga medis.
"Pemerintah harus mengedepankan kelompok rentan seperti manula, ibu hamil, anak usia balita, tenaga medis, guru, anak sekolah, tenaga kerja pada sektor strategis, termasuk petugas pemakaman pasien COVID-19 yang mendapatkan prioritas pertama," ujar Nurhadi saat dihubungi, Senin (7/12/2020).
Nurhadi mengatakan kawasan yang perlu mendapatkan prioritas ialah kawasan dengan positive rate. Selain itu, dia berhadap para calon anggota jemaah haji yang berusia lanjut juga dapat menjadi prioritas.
PKS Soroti Izin Edar BPOM dan Sertifikasi Halal Vaksin
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati mempertanyakan hasil uji klinis dan sertifikasi halal dari vaksin tersebut.
"Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM dan sertifikasi halalnya bagaimana?" kata Kurniasih kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Kurniasih menilai pemerintah perlu memberi penjelasan mengenai informasi detail terkait vaksin Sinovac yang baru tiba. Dari hasil uji klinis tahap III, izin edar dari BPOM, hingga sertifikasi halal.
"Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai di mana izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini," ujarnya.
Anggota Dewan yang membawahkan isu kesehatan atau Komisi IX DPR itu menyebut uji klinis tahap III dari vaksin Sinovac belum keluar. Ia pun menekankan perlunya BPOM untuk memberikan izin edar terhadap vaksin itu.
"Vaksin Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III. Selain itu, seluruh vaksin COVID-19 yang nantinya beredar di Indonesia wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorisation (EUA) sudah terpenuhi," katanya.
Selain itu, Kurniasih menyoroti perihal harga vaksin di Tanah Air. Ia berharap motif kesehatan lebih diutamakan daripada motif ekonomi dalam penentuan harga vaksin yang nanti akan beredar di Indonesia.
Satgas Ingatkan Tetap Jalankan Protokol Kesehatan
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, meski vaksin sudah ada.
"Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bapak Presiden menggarisbawahi pentingya 3M dan 3T," tutur Doni dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).
Doni memastikan pemerintah serta seluruh pimpinan di tingkat provinsi/kabupaten/kota akan terus bekerja keras untuk bisa melayani masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Selain itu, Doni mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan di tengah pandemi.
Di samping itu, Doni mengingatkan bahwa olahraga secara teratur, menjaga pola makan, mengatur waktu tidur, dan menjaga emosional juga wajib dilakukan. Sebab, hal itu menjadikan imunitas dapat terjaga dengan baik, sebagai fondasi utama tubuh dari ancaman virus.
PKB Ingatkan Kehadiran Vaksin Tidak Berarti Pandemi Berakhir
PKB mengingatkan kehadiran vaksin COVID-19 tidak menandakan pandemi Corona sudah berakhir.
"Vaksin ini kan bukan berarti COVID selesai. Tetapi ini bagian dari ikhtiar kita untuk mempertahankan diri," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020).
Marwan meminta pemerintah memastikan keamanan vaksin Corona. Ia juga menekankan agar pemerintah dapat memberikan vaksin kepada masyarakat secara bertahap.
Marwan mendorong masyarakat agar tetap menerapkan adaptasi kebiasaan baru, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).
Selain itu, Marwan berharap pengadaan vaksin Corona dapat diutamakan kepada masyarakat yang bekerja di lapangan. Misalnya seperti tenaga kesehatan hingga guru.
BPOM Tak Usah Buru-buru Beri Izin Vaksin Corona
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terburu-buru memberikan izin terhadap vaksin tersebut.
"BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai vaksin yang sudah tiba perlu dikaji secara mendalam. Hal ini dimaksudkan guna menjaga efektivitas dan keamanan vaksin Corona.
Saleh juga mendorong pemerintah dapat mendistribusikan vaksin secara adil ke setiap daerah di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya distribusi vaksin agar dilakukan secara aman.
Saleh juga mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan efektivitas vaksin ke masyarakat. Selain itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan simulasi dan pelatihan terhadap tenaga medis yang akan menerima vaksin.
DPR Pastikan Akan Awasi Distribusi Vaksin Corona
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin memastikan akan mengawasi proses distribusi vaksin Corona tersebut.
"DPR akan mengawasi distribusi vaksin ini agar bisa dicapai sesuai dengan skala prioritas," kata Azis dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).
Azis juga meminta para anggota DPR mensosialisasi vaksin di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing, sehingga mekanisme pemberian vaksin dapat tersampaikan dengan baik di masyarakat.
Wakil Ketua DPR bidang korpolkam ini mengapresiasi kepada pemerintah China yang memprioritaskan Indonesia. Menurutnya, vaksin Corona saat ini diperebutkan oleh berbagai negara, karena kuota yang masih terbatas.
Komisi IX DPR Minta Kemenkes-BPOM Jamin Keamanan dan Efesiensi Vaksin
Komisi IX akan memastikan vaksinasi COVID-19 berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Komisi IX terus memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan sesuai syarat dan aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, kepada wartawan, Senin (7/12/2020).
Politikus Partai Golkar ini meminta Kemenkes RI dan BPOM RI segera menjamin keamanan dan efisiensi vaksin sebelum diedarkan ke masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan edukasi ke masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik.
Ridwan Kamil Prioritaskan Vaksin Tenaga Kesehatan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan memprioritaskan tenaga kesehatan hingga TNI-Polri untuk mendapatkan vaksin Sinovac yang baru tiba. Namun hal itu tergantung keputusan dari pemerintah pusat.
"Berikutnya adalah vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma saya kira sudah dimonitor sudah hadir, kita di Jabar jika diminta prioritas vaksin maka kita prioritaskan sebanyak 350 ribu untuk tenaga kesehatan dan 150 ribu untuk TNI Polri yang bertugas langsung dalam menangani pandemi di garis depan, kira-kira begitu," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (7/12/2020).
Kendati demikian, Emil mengatakan pihaknya belum mendapat arahan dari pemerintah pusat terkait vaksin tersebut. Termasuk berapa jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Jawa Barat.
Untuk urutan ketiga, sambung Emil, vaksin akan diberikan kepada warga yang berada di zona merah. Rata-rata, kata Emil, zona merah kebanyakan kerap terjadi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
