Banjir Memutus Transportasi

Jakarta - Curah hujan tinggi yang turun di Pulau Jawa sejak Jumat (27/1/2006) membuat sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat terkena banjir. Jalur transportasi utama Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa di beberapa wilayah tergenang air sampai satu meter sehingga kendaraan tidak berani bergerak. Ruas jalan Lasem (Jateng)-Tuban (Jatim) di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Tuban putus akibat tergerus air.Jawa Pos melaporkan, meskipun Senin (30/1/2006) dini hari sudah bisa dilewati, namun kendaraan besar, seperti bus dan truk belum bisa lewat. Dinas Bina Marga Jawa Timur belum bisa memastikan, kapan perbaikan selesai sehingga kendaraan besar bisa segera berlalu. Pengerukan dengan kendaraan berat terus dilakukan.Di Jawa Barat, hujan telah menyebabkan Tol Cipularang kembali jebol, sehingga arus kendaraan dari dan menuju Bandung dialihkan Purwakarta dan Sadang. Ini kali ketiga Tol Cipularang mengalami masalah, sejak dioperasikan tahun lalu. Hal ini kian meneguhkan pendapat bahwa konstruksi jalan tersebut bermasalah. Memang lokasi jalan tersebut labil, tetapi mestinya sudah diantisipasi oleh perancang dan developer.Banjir di Pantura juga menyebabkan ribuan orang harus diungsikan. Republika melaporkan setidaknya tujuh orang tewas akibat tanah longsor dan banjir di Rembang dan Demak (Jawa Tengah). Ribuan hektar padi yang belum sempat dipanen terendam air, tak hanya di Pantura tetapi juga di beberapa kecamatan di Bantul (DIY). Total kerugian material banjir kali ini belum sempatdihitung.Untuk menunjukkan betapa luasnya banjir yang menggenangi Pantura dan beberapa wilayah di Jawa dan Madura, Kompas dan Media Indonesia menyajikannya dalam bentuk peta, sehingga pembaca bisa dengan cepat memahami betapa luasnya wilayah banjir berserta dampak-dampaknya.Nobel, Korupsi dan HamasSelain didominasi berita-berita yang memprihatinkan akibat banjir di Jawa dan Madura, koran-koran hari ini juga menyampaikan kabar yang sedikit membanggakan: Presiden SBY diusulkan untuk menerima Nobel Perdamaian tahun ini. Usul ini disampaikan oleh anggota senior Komite Hubungan Internsional Kongres AS, Robert Wexler. Alasannya, SBY dinilai telah bersungguh-sungguh dan berhasil menciptakan perdamiaan di Aceh sekaligus cepat mengatasi bencana tsunami.Tentu masih panjang jalan untuk benar-benar bisa menerima Nobel Perdamaian. Namun ini setidaknya menunjukkan penghargaan masyarakat internasional terhadap kinerja pemerintah dan bangsa, setelah bertahun-tahun kita selalu dicibir oleh masyarakat internasional sebagai bangsa yang gemar kekerasan dan korup. Masuknya nama SBY juga menambah nama orang Indonesia masuk dalam daftar nominator. Sebelumnya, Pramoedya Ananta Toer selalu disebut sebagai nominator penerima Nobel untuk bidang karya sastra. Koran Tempo edisi Senin (30/1/2006) ini pada halaman depan menampilkan data perkembangan penanganan kasus korupsi di BUMN. Koran itu menulis, hingga saat ini setidaknya 200 bos BUMN diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagian sudah jadi tersangka, sebagian masih terus diselidiki oleh aparat, sebagian lagi diteliti lebih jauh oleh BPK dan Kementerian BUMN.Menurut tenaga ahli Menteri BUMN, Lendo Novo, para pejabat BUMN yang bermasalah tersebut adalah para pengambil keputusan, dari tingkat manajer sampai direksi. "Jika sudah dinyatakan bersalah, yang berangkutan diberhentikan." Beberapa nama yang sudah diproses sampai pengadilan adalah ECW Neloe dan Wayan Pugeg (Bank Mandiri), Ahmad Djunaedi dan Andy Rahman Alamsyah (Jamsostek), Ali Herman Ibrahim dan Komarudin Sastra (Telkom) dan Zaenul Arifin (Petral).Koran Tempo juga menurunkan tulisan menarik seputar perselisihan antara Departemen Kesehatan (Depkes) dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menyusul terkuaknya kasus formalin yang digunakan untuk bahan pengawet makanan. Perselisihan ini sebtulnya tidak lepas dari rebutan wewenang antara Depkes dan BPOM. Maklum, sebelumnya BPOM adalah salah satu direktorat jenderal di Depkes. Masih soal rebutan wewenang, Media Indonesia menurunkan tulisan tentang perlu tidaknya Imigrasi dipisahkan dari Departemen Hukum dan HAM. Isu pemisahan ini bermula dari banyak kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi di lingkungan Imigrasi yang menjadi perhatian serius Prsiden SBY. Lalu meluncur gagasan agar Imigrasi dipisahkan sebagai badan tersendiri agar lebih efektif menjalankan fungsinya. Namun, pimpinan Depkum dan HAM belum sepenuhnya sependapat dengan gagasan ini.Seperti biasa, setiap Senin, Kompas menurunkan laporan dari jajak pedapat. Kali ini topiknya tentang kebijakan publik. Lewat sambungan telepon, Kompas menanyai 856 responden di berbagai kota besar. Mereka ditanya pendapatnya soal kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah serta bagaimana kemampuan DPR dalam mengontrol keluarnya kebijakan-kebijakantersebut. Sebagian besar responden (68,7%) ternyata menilai kebijakan pemeritah justru merugikan masyarakat.Pada halaman internasional, Kompas menurunkan komitmen Hamas untuk menghormati kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang telah diteken oleh pemerintah Palestina dan Isreal. Oleh karena itu, sudah semestinya pihak Israel, AS dan Barat pada umumnya tidak perlu apriori terhadap Hamas yang memenangi pemilu parlemen di Palestina pekan lalu. Apalagi Hamas juga akan membangun pemerintahan bersama Kelompok Fatah yang sejak awal merintis perdamaian dengan Israel di tanah Palestina. (nrl/)