.webp)
Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menerangkan angka kenaikan kasus Corona di Indonesia dalam minggu ini. Dia menyebut, dibanding pekan lalu, ada kenaikan 13,5 persen.
"Berdasarkan data dari Kemenkes, pada satu minggu terakhir terjadi kenaikan kasus sebesar 13,5 persen, yaitu dari 36.599 di minggu lalu menjadi 41.536 pada minggu ini," kata Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/12/2020).
Wiku menjelaskan, dalam pekan ini juga, jumlah provinsi yang mengalami kenaikan kasus Corona lebih banyak daripada yang terjadi penurunan. Wiku menyebutkan ada 19 provinsi di RI yang mengalami kenaikan kasus. Sementara itu, angka COVID-19 di 15 provinsi mengalami penurunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini menunjukkan penanganan kasus di sebagian besar provinsi mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik. Pada provinsi yang mengalami kenaikan kasus, kenaikan tertinggi terlihat di Jawa Barat, yaitu naik sebesar 3.785, yaitu dari 3.712 menjadi 7.497," lanjut Wiku.
Selain itu, ada Papua yang mengalami kenaikan sebesar 1.813, dari 250 menjadi 2.063. Lalu Jawa Timur juga kembali naik sebesar 725, dari 2.084 menjadi 3.529. Kemudian Sulawesi Selatan naik sebesar 367, dari 655 menjadi 1.022.
"Dan Kalimantan Timur naik sebesar 291, yaitu dari 1.223 menjadi 1.514," jelas Wiku.
Meski Jawa Barat mengalami kenaikan kasus yang sangat signifikan pada pekan ini, Satgas menyoroti khusus Provinsi Jawa Timur. Dia menyebut angka kenaikan kasus di Jawa Timur mengecewakan.
"Perkembangan harian Jawa barat sempat mengalami penambahan 1.648 kasus dalam satu hari pada tanggal 3 Desember lalu. Selain itu, Jawa Timur masih masuk dalam 5 besar kenaikan kasus tertinggi pada pekan ini. Dengan ini, Jawa Timur bertahan di lima besar selama 4 minggu berturut-turut. Ini sangat mengecewakan keadaannya," kata Wiku.
"Ini adalah kondisi yang harus segera kita perbaiki bersama-sama. Saya meminta kepada seluruh provinsi di Indonesia untuk segera melakukan upaya menekan laju penularan dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait implementasi protokol kesehatan. Evaluasi harus dilakukan terkait kepatuhan masyarakat dan juga peran dari Satgas di daerah. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh," jelas dia.
(idn/knv)
