Komisi II DPR Minta Bawaslu Awasi Politik Uang Jelang Coblosan Pilkada

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 08 Des 2020 17:08 WIB
Komisi II DPR mengkaji jenis-jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Pilkada 2020 akan digelar besok. Komisi II DPR RI meminta Bawaslu mengawasi dan menindak tegas setiap pasangan calon (paslon) yang melakukan serangan fajar melalui politik uang.

"Saya meminta kepada Bawaslu ya untuk melakukan proses pengawasan dan penindakan terkait praktik-praktik money politics, praktik-praktik publik buying apa pun bentuknya, entah itu duit, atau itu sembako, dan sebagainya untuk benar-benar bisa dilakukan pengawasan dan tindakan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

"Itu karena itu adalah bagian yang merusak proses demokrasi. Harus tindak tegas," sambung Ketua DPP Partai NasDem ini.

Selain itu, Saan mengingatkan agar penyelenggara pemilu di setiap tempat pemilihan suara memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sebab, pilkada tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi Corona.

"Kita meminta kepada penyelenggara ya di semua level untuk benar-benar menjamin agar protokol kesehatan COVID-19 itu bisa dilaksanakan karena ini menjadi sebuah pertaruhan pilkada di tengah pandemi. Kami berharap itu," ujarnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP juga menyoroti soal potensi politik uang jelang pencoblosan pilkada besok. Ia mendorong Bawaslu mencegah dan menindak tegas setiap kejadian yang mencederai pelaksanaan Pilkada 2020.

"Politik uang ini merupakan tugas Bawaslu dan Gakumdu untuk mencegah dan menindak dengan tegas apabila ditemukan kasus-kasus seperti ini agar tidak mencederai Pilkada 2020," kata Nurhayati.

"Bawaslu harus mengawasi secara intensif di lapangan dengan cara menurunkan anggotanya dan meminta polisi sebagai bagian dari Gakumdu untuk benar-benar turun di lapangan dalam hal ini," sambungnya.

Sebagai informasi, Komisi II DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan yang membidangi persoalan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan Reformasi Birokrasi, hingga kepemiluan. Komisi II DPR bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden (KSP), KPU, hingga Bawaslu.

Pencoblosan pilkada serentak yang ditetapkan diselenggarakan besok akan diikuti oleh 270 daerah. Pemerintah pun sudah menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional.

(hel/mae)