Target Vaksinasi Januari 2021, Airlangga Sebut Masih Tunggu BPOM-MUI

Faidah Umu Safuroh - detikNews
Selasa, 08 Des 2020 09:36 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Foto: istimewa
Jakarta -

Pemerintah tengah mengevaluasi penggunaan vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, Minggu (6/12) malam. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN) Airlangga Hartarto mengatakan selain menunggu perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menunggu fatwa halal dari MUI.

"Izin itu berdasarkan kajian ilmiah yaitu emergency use authorization (EUA). Untuk mendapatkan ini maka diperlukan data-data ilmiah dari Sinovac yang telah mengujicobakan vaksin ini di negara lain seperti Brasil, yang rilis hasilnya akan diumumkan pada pertengahan Desember. Kita sendiri juga akan memperoleh hasil dari uji coba fase ketiga di Bandung juga di pertengahan Desember ini," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).

Lewat data-data yang diberikan oleh Sinovac dan dibandingkan dengan data dari uji coba di Brasil serta di Bandung, selanjutnya BPOM akan memproses pada waktunya untuk EUA penggunaan vaksin ini. Selain dari BPOM, lanjutnya, juga diperlukan fatwa dari MUI. BPOM dan MUI juga sudah mengirim tim ke China untuk melihat fasilitas Sinovac karena vaksin yang diberikan ini adalah vaksin jadi.

"Lewat seluruh prosedur yang ditempuh serta berdasarkan kajian ilmiah tadi, maka BPOM memberikan EUA dan MUI memberikan fatwa halal yang keduanya dilakukan secara pararel, selanjutnya dilakukan vaksinasi," terangnya.

Melihat seluruh proses itu, Airlangga berharap pada Januari 2021 vaksinasi sudah bisa dilakukan di Indonesia.

"Dalam memberikan izin itu semua harus berdasarkan kajian ilmiah dan pasti, yang juga memerlukan data dari berbagai pihak terkait," ungkapnya.

Untuk tahap pertama, sudah datang 1,2 juta vaksin bulan Desember. Selanjutnya akan disusul sebanyak 1,8 juta vaksin di Januari 2021. Selain itu pemerintah juga akan mendapatkan bahan baku vaksin sebanyak 15 juta dosis bulan Desember dan 30 juta dosis pada Januari, yang akan diproduksi menjadi vaksin jadi oleh PT Bio Farma di Bandung. Pemerintah juga akan langsung menggunakan 1,2 juta vaksin yang sudah tersedia, jika sudah mendapatkan izin dari BPOM dan MUI.

"Masih ada cukup waktu bagi kita untuk melaksanakan vaksinasi di Januari dan Februari dengan vaksin yang ada," katanya.

Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan daftar nama dan alamat berdasarkan data BPJS Kesehatan, siapa saja yang akan mendapatkan prioritas vaksin, yakni garda terdepan.

"Garda terdepan ini adalah dokter, perawat, aparat penegak hukum dan pelayanan publik," jelasnya.

Untuk alokasi daerahnya, Airlangga juga menyatakan pendistribusian akan dilakukan ke daerah-daerah yang terdampak besar seperti di Pulau Jawa dan sebelas daerah lainnya. Simulasi vaksinasi COVID-19 juga terus dilakukan untuk membuat vaksinasi dapat dijalankan dengan lancar. Simulasi ini dilakukan dengan detil termasuk proses distribusi sehingga segala kebutuhan dapat disiapkan. Saat ini simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah diselenggarakan di sejumlah daerah, di antaranya Bogor, Depok, Bekasi, dan Bali yang ditinjau oleh Presiden Joko Widodo.

"Uji coba ini selanjutnya akan diaplikasikan di daerah lain," ucapnya.

Kini vaksin Sinovac tersebut disimpan di Bio Farma dan selanjutnya akan didistribusikan ke tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi selanjutnya akan didistribusikan ke kabupaten/kota dan selanjutnya Dinas Kesehatan kabupaten/kota ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang mendapatkan vaksin Sinovac. Pemerintah juga sudah bekerja sama dengan Pfizer, Astra Seneca dan Moderna. Namun vaksin tersebut baru tiba di Tanah Air pada kuartal kedua 2021. Sementara vaksin Merah Putih produksi dalam negeri baru siap pada 2022. Ia menambahkan pemerintah mentargetkan 107 vaksinasi untuk tahun depan, yang dilakukan bertahap. Ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas masyarakat.

"Vaksin ini adalah solusi atas pandemi COVID-19 untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Namun sesuai instruksi Presiden tetap harus menjalankan protokol kesehatan," ujar dia.

Jika ada kepercayaan diri di masyarakat, imbuhnya, maka diharapkan meningkat pula konsumsi masyarakat yang berujung pada pemulihan ekonomi.

(akn/ega)