PDIP Minta Bentuk Posko Pemantau Beras Impor

Yogyakarta - Meski gagal mengajukan hak angket kasus beras impor. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR tidak patah arang. PDIP menyerukan kepada warga PDIP maupun para bupati/walikota dan gubernur dari PDIP agar membentuk posko-posko untuk memantau dan memonitor beras impor."Kita memang gagal mengajukan hak angket kemarin. Karena itu kami meminta kepada warga PDIP maupun kepada para bupati/walikota dan gubernur dari PDIP menolak beras impor untuk membuat posko pemantauan," tegas Ketua DPP PDIP, Tjahjo Kumolo seusai menghadiri peringatan HUT PDIP di kantor DPD PDIP DIY di Jl Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta, Minggu (29/1/2006).Menurut dia, posko pemantauan itu perlu sekali dilakukan mengingat kasus subsidi langsung tunai (SLT) yang dilakukan saat ini terutama tahap pertama banyak menemui masalah di lapangan. Kenyataannya saat pengucuran dana SLT banyak yang salah sasaran, warga yang sangat membutuhkan tidak menerima. Sebaliknya warga yang mampu justru menerima bantuan. "Kita perlu belajar dari pengalaman SLT sehingga soal beras impor bahkan rencana kenaikan tarif daftar listrik (TDL) kita juga akan menolak," katanya.Tjahjo mengatakan PDIP sampai saat ini tetap mempermasalah kasus beras impor karena ada ketidakberesan dalam kasus tersebut. Contohnya pernyataan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono yang menyatakan saat ini Indonesia surplus beras 30 juta ton pada bulan Januari hingga April tahun ini sehingga tidak perlu impor. Sementara itu di pihak lain, Bulog tetap ngotot melakukan impor beras dengan alasan stok beras untuk persediaan dan untuk wilayah-wilayah yang tidak surplus beras atau penghasil beras. "Alasan itu tidak bisa diterima dan Bulog itu kan tinggal membeli beras saja. Kita juga peru menagih janji Bulog untuk membeli beras milik petani itu benar akan dilakukan atau tidak. Dan kita juga meminta ketegasan Presiden SBY soal swasembada pangan seperti yang dijanjikan dulu," kata Tjahjo didampingi Ketua DPD PDIP DIY H. Djuwarto. (ddn/)