Yenny Jadi Staf SBY, PKB Minta Menkum & HAM Buka Mata

Jakarta - Sekretaris Jendral DPP PKB M Lukman Edy meminta agar Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin membuka mata dan segera mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar PKB di Semarang serta menganulir pendaftaran hasil Muktamar PKB di Surabaya.Menurut Lukman, bergabungnya Yenny Wahid menjadi staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan bukti yang konkret pengakuan pemerintah terhadap DPP PKB Pimpinan Gus Dur-Muhaimin."Kita minta Menkum & HAM tidak perlu lagi ada pandangan lain, fakta politiknya sudah demikian," jelas Lukman Edy kepada detikcom di sela-sela rapat konsolidasi nasional antara F-KB DPR RI dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia yang berasal dari kader PKB di Hotel Saripan Pasifik, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2006). Selain itu, masuknya Yenny juga merupakan solusi PKB menyelesaikan konfliknya selama ini. "Fakta poltik menunjukkan bahwa kita yang diakomodir. Itu fakta jelas, mau apalagi," tegas Lukman.Selain itu, menurut Lukman masuknya Yenny pasti akan merubah sikap politik di PKB dalam memandang persoalan bangsa. Namun, Lukman menjamin PKB akan tetap kritis tapi proporsional dan konstruktif. (mly/)