Muhammadiyah Yakin Unsur Pasal Pidana Mati Bisa Diterapkan KPK di Kasus Mensos

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 07 Des 2020 13:14 WIB
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, Jumat (13/9/2019).
Foto: Usman Hadi/detikcom
Jakarta -

KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dugaan suap bansos Corona. Muhammadiyah mendorong agar KPK menerapkan Pasal 2 UU Tipikor yang mengatur soal hukuman maksimal pidana mati bagi koruptor.

"Kami mendorong KPK untuk berani menggunakan pasal-pasal yang lebih adil, tegas dan tidak pandang bulu, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam konferensi pers virtual, Senin (7/12/2020).

Trisno mengatakan dalam kasus tersebut, diduga Mensos melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri sehingga bukan semata-mata kasus suap. Hal itu karena Mensos diduga berperan aktif terkait kesepakatan fee terkait proyek bansos. Oleh karena itu, KPK diminta mencari bukti agar dapat membuktikan dan diterapkan pasal 2 UU Tipikor.

"Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat Kementerian Sosial merupakan perbuatan untuk memperkaya diri secara melawan hukum-bukan sekedar menerima suap. Mengingat, adanya dugaan terhadap kesepakatan pemberian fee kepada para pejabat Kementerian Sosial tersebut," kata Trisno.

"Dalam kasus a quo, terdapat dugaan kuat adanya perbuatan untuk memperkaya diri secara melawan hukum yang dilakukan pada saat keadaan darurat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, KPK harus berani dengan bukti-butki yang harus terus dicari untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor baik ketentuan ayat (1) dan terkhusus Pasal 2 ayat (2) terkait sanksi pidana mati, ungkapnya.

Ia mengatakan ada beberapa faktor pemberat agar dapat diterapkan pasal 2 UU Tipikor. Pertama, pelaku adalah orang-orang yang mestinya mempunyai perhatian, dedikasi dan empati yang tinggi dengan kondisi COVID-19, mengingat mereka adalah para pejabat yang bekerja di Kementerian Sosial yang salah satu tugas pokoknya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Adapun faktor pemberat lainnya adalah korupsi dilakukan terhadap bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana nasional. Selain itu, kasus korupsi itu juga terjad pada saat keadaan darurat atau kondidi pandemi corona sehingga KPK dinilai bisa menggunakan Pasal 2 UU Tipikor tersebut.

"Kalau kami menilai itu masih relevan dalam kasus ini, sehingga pidana mati menjadi hal yang terbuka. Lalu, saya hubungkan dengan Perma 1/2020 tentang kriteria yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana. Salah satunya adalah bencana alam yang terjadi secara nasional. Artinya, kalau ini bencana nasional non alam, kita sudah ada ketentuannya, presiden telah menetapkan ketentuannya bahwa pandemi COVID-19 adalah bencana non alam secara nasional. Telah terpenuhilah kriteria yang menyatakan bahwa ini ketentuan dalam Pasal 2 yang berat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika KPK hanya menerapkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 th 1991 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka KPK dianggap akan kehilangan marwahnya sebagai lembaga anti korupsi.

"Menurut pandangan saya, KPK apabila setuju dan serius gunakan Pasal 2 ini tidak boleh tanggung-tanggung, harus dituntut dengan hukuman mati. Bahwa hukuman mati, kita pahami menjadi kontroversial dan terus menjadi persoalan, dalam pandangan Muhammadiyah, hukuman mati apabila dilakukan dan diproses secara adil, dilakukan dalam peradilan yang baik, dan jujur, maka peradilan yang jatuhkan hukuman mati itu, patutlah menjadi hal yang dapat diterima," kata Trisno.