Jokowi ke Semua Pejabat Buntut Mensos Tersangka: Bansos Dibutuhkan Rakyat

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 06 Des 2020 12:14 WIB
Presiden Jokowi memberi sambutan dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 PGRI (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperingatkan para menteri dan pejabat negara untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran. Terutama anggaran terkait bantuan sosial penanganan virus Corona (COVID-19).

"Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN," kata Jokowi dalam keterangannya yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).

Jokowi mengatakan anggaran yang dikelola merupakan uang rakyat. Selain itu, kata dia, bansos adalah hal yang sangat dibutuhkan rakyat.

"Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat," ujarnya.

Jokowi pun menekankan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi. Dia menegaskan akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Mensos Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap kasus bansos Corona. Selain Juliari, ada 4 tersangka yang dijerat, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke. Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paketnya. Total setidaknya KPK menduga Juliari sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang-lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," imbuh Firli.

(mae/imk)