JK Dikaitkan dengan OTT Edhy Prabowo, Gerindra: KPK Tak Bisa Diintervensi

JK Dikaitkan dengan OTT Edhy Prabowo, Gerindra: KPK Tak Bisa Diintervensi

Matius Alfons - detikNews
Minggu, 06 Des 2020 08:17 WIB
Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Partai Gerindra membantah terkait rekaman video berisi suara calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang menyebut Jusuf Kalla sebagai aktor di balik penangkapan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meragukan JK mengintervensi KPK.

"Saya nggak mau komentar lebih banyak karena nggak tahu pasti apa benar itu rekaman suara asli DP (Danny Pomanto)," kata Dasco saat dihubungi, Sabtu (5/12/2020).

Dasco kemudian menilai tidak mungkin Wakil Presiden ke-12 RI itu mengintervensi lembaga, dalam hal ini KPK. Dia tidak yakin JK bisa bermain tidak fair.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak mungkin tokoh senegarawan JK bermain tidak fair mengintervensi lembaga," ucapnya.

Tak hanya itu, Dasco juga yakin KPK tidak bisa diintervensi dalam melakukan penegakan hukum terkait korupsi.

ADVERTISEMENT

"KPK tentu tidak bisa diintervensi dalam menjalankan kegiatannya," imbuhnya.

Simak video 'Rekaman Danny Pomanto Sebut JK di Balik Penangkapan Edhy Prabowo'

[Gambas:Video 20detik]



Seperti diketahui, rekaman video berisi suara Danny Pomanto menyebut Jusuf Kalla sebagai aktor di balik penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK beredar. JK, kata Danny dalam rekaman itu, hendak membenturkan Jokowi dan Prabowo untuk kepentingan Pilpres 2024.

Video yang beredar ini berdurasi 1 menit 58 detik ini, Sabtu (5/12/2020), menampilkan wajah Danny Pomanto dan kemudian beralih pada sebuah percakapan yang membahas penangkapan Edhy Prabowo serta tokoh-tokoh yang diuntungkan dalam penangkapan ini. Terkait hal ini, sebelumnya Danny Pomanto mengakui suara dalam rekaman itu adalah suaranya. Hanya, Danny menyebut perbincangan tersebut sebatas analisis politik dan perbincangan lepas dirinya dengan beberapa orang.

"Jadi itu adalah percakapan di dalam rumah saya, dalam rumah saya, orang rekam. Jadi sebenarnya itu adalah percakapan biasa, analisis politik dan hak setiap orang kan begitu. Sebenarnya saya korban ini. Kenapa ada yang rekam dan sebar. Aneh," tutur Danny kepada detikcom.

Sementara itu, juru bicara (jubir) mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, menilai KPK harus segera memanggil Danny Pomanto yang menyebut penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas kontrol JK. Husain menyebut isu tersebut fitnah.

"Ini bukan sekadar masalah Pak JK, tapi sudah fitnah yang mengadu domba antarelite. Bahkan mendemoralisasi KPK," sebut Husain kepada detikcom, Sabtu (5/12/2020).

Husain Abdullah mengaku tak habis pikir terhadap Danny Pomanto. Dia menyebut tuduhan soal JK yang mengontrol penangkapan Edhy Prabowo tak masuk akal.

"Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Danny Pomanto, sehingga tega-teganya memfitnah seperti. Danny seperti tidak punya lagi sopan santun, sipakalebbi sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan. Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tidak gampang mengumbar fitnah, karena secara budaya dan agama tahu risikonya, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," tutur Husain.

"Coba anda bayangkan, Pak JK di Jakarta dengan segala aktivitas sosial, tidak mengusik orang lain, termasuk Danny Pomanto. Tiba-tiba dia melontarkan pernyataan yang tidak masuk akal," imbuh Husain.

Husain menyayangkan pernyataan Danny Pomanto soal JK dalam rekaman tersebut. Husain menduga Danny Pomanto terbiasa memfitnah JK.

"Dari omongan Danny yang begitu lancar, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Mungkin saja Danny sudah biasa menyebar fitnah tentang Pak JK," tutur Husain.

Husain kemudian berpendapat pernyataan Dhani merendahkan KPK. Karena itulah, Husain meminta KPK mengklarifikasi pernyataan Dhani Pomanto.

"Masalah yang dimunculkan Danny menyangkut fitnah kepada Pak JK, bahkan Anies dan juga sangat merendahkan KPK yang prestasinya menangkap Menteri KKP yang justru dipandang sebagai angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Danny telah mencederai kerja keras KPK. KPK perlu memanggil Dany Pomanto untuk mengklarifikasi fitnahan tersebut," terang Husain.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads