Pemerintah Diminta Hapuskan SBKRI Warga Thionghoa

Jakarta - Warga keturunan Thionghoa mengeluhkan mahalnya biaya pembuatan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Pemerintah pun diminta turun tangan membenahi sistem administrasi kependudukan.Pengamat Etnis Thionghoa di Indonesia dari Beijing Foreign Studies University, Eddi Prabowo, memprediksi kondisi sosial ekonomi masyarakat etnis Thionghoa dalam kurun 5-10 tahun tidak akan berubah."Kita hanya berharap kepada masyarakat untuk memangkas ketidakadilan. Yang harus dibenahi adalah sistem administrasi kependudukan seperti tidak ada bocor SBKRI, KK, KTP, dan paspor," kata Eddi.Hal ini disampaikan dia usai diskusi bertajuk Polemik Imlek dan Eksistensi Warga Thionghoa di Mario's Place, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2006).Menurut Eddi, kepengurusan SBKRI sangat sulit dan warga keturunan banyak mengeluh karena harus merogoh biaya pembuatan SBKRI hingga jumlah jutaan."SBKRI harusnya dihapuskan saja tidak ada gunanya, dan sesuai SK Mendagri yang mengharuskan menghapuskan surat semacam itu," ujarnya.Eddi meminta pemerintah perlu menjalankan fungsi kontrolnya dan menjalankan RUU Kewarganegaraan yang masih digodok. (aan/)