.webp)
Sejumlah pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait bantuan sosial (bansos) COVID-19. Menko Polhukam Mahfud Md mendukung langkah KPK memburu para koruptor di institusi pemerintah.
"Pemerintah mendukung langkah-langkah KPK menangkap dan memburu para koruptor di institusi-institusi Pemerintah, termasuk di KKP, Kemensos, OTT Pemda, dan lain-lain," kata Mahfud dalam cuitannya di akun @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Sabtu (5/12/2020).
Mahfud mengapresiasi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal sudah meminta aparat penegak hukum tidak malu memerangi korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak awal Presiden sudah meminta agar KPK, Kejagung, dan Polri tidak rikuh (malu) memerangi korupsi asalkan benar dan profesional. Bravo, KPK," tegasnya.
Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kemensos terkait bansos penanganan pandemi COVID-19. Pejabat Kemensos yang kena OTT KPK tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK.
"Betul," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Sabtu (5/12).
Sebelum melakukan OTT terhadap pejabat Kemensos, KPK juga baru melakukan OTT terhadap beberapa kepala daerah dan menteri. Bahkan, dalam 10 hari terakhir ini, KPK juga sudah melakukan empat kali OTT.
Simak juga video 'Momen Rombongan Bupati Banggai Laut Tiba di KPK':
Apa saja OTT KPK dalam 10 hari terakhir ini? Simak halaman berikutnya.
Pada Selasa (24/11), KPK melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. OTT dilakukan pada menjelang tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
Saat itu Edhy Prabowo turun dari pesawat yang mengantarkannya dari Jepang. Sebelumnya, Edhy Prabowo dan rombongan melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat (AS), lalu pulang ke Indonesia dengan transit dulu di Jepang. Total ada 17 orang yang diamankan KPK, termasuk istri Edhy Prabowo bernama Iis Rosita Dewi.
"Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Rabu (25/11).
Setelah melakukan gelar perkara, KPK pun menetapkan 7 orang tersangka. KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP, Safri sebagai stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta sebagai stafsus Menteri KKP, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Menteri KKP, Amiril Mukminin, dan Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) sebagai tersangka.
Pada Jumat (27/11), giliran Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna kena OTT KPK. Kemudian KPK menetapkan Ajay sebagai tersangka penerima suap terkait dengan perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. Selain Ajay, KPK menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan.
"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11).
Kemudian, KPK kembali melakukan OTT, yang kali ini menyasar Bupati Banggai Laut Sulawesi Tengah (Sulteng) Wenny Bukamo pada hari Kamis (3/12). Dalam OTT Bupati Banggai Laut, KPK menemukan uang Rp 2 miliar. Duit miliaran rupiah itu ditemukan dikemas di dalam kardus.
"Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan sejumlah uang rupiah dengan jumlah total sekitar Rp 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Di samping itu, ditemukan buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/12).
