Ketua DPRD DKI soal Tunjangan Rp 8 M: Bukan Naik Gaji, Ada Tambahan Kegiatan

Arief Ikhsanudin - detikNews
Sabtu, 05 Des 2020 00:22 WIB
Rapat DPRD DKI Jakarta di resort Grand Cempaka Puncak Bogor
Foto: Prasetio edi Marsudi (Dok DPRD DKI Jakarta).
Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meluruskan soal rancangan tunjangan dewan yang naik menjadi Rp 8 M. Prasetio menyebut tidak ada kenaikan gaji dewan, melainkan ada penambahan kegiatan.

"Ini yang perlu diluruskan mengenai narasinya, bahwa tidak ada sama sekali ada kenaikan gaji. Tetapi kalau penambahan kegiatan iya. Dengan penambahan kegiatan itu maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021," kata Prasetio dalam keterangannya, Jumat (4/12/2020).

Menurut Prasetio, penambahan kegiatan dan anggaran sudah sesuai dengan peraturan. Sehingga menurutnya anggaran tersebut sudah sah.

"Penambahan kegiatan DPRD dengan konsekuensi anggaran itu pun telah disesuaikan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD," ucapnya.

Bagi Prasetio, pembentukan rencana kinerja tahunan (RKT) tidak terjadi secara mendadak. Namun, sudah ada pembahasan khusus di DPRD DKI.

"Untuk bagaimana mekanismenya maka DPRD DKI membentuk Panitia Khusus. Di sana lah semua dimatangkan seluruh rancangan program kegiatan DPRD DKI selama 1 (satu) Tahun," katanya.

Menurut Prasetio, DPRD DKI baru menyusun RKT tahun ini. Sementara beberapa daerah lain sudah melakukanya sejak lama.

"Sebagai tambahan informasi, Rencana Kerta Tahunan (RKT) kegiatan DPRD DKI Jakarta itu baru kali ini lah akan dilakukan oleh DPRD DKI, sementara di wilayah daerah lain RKT itu sudah berjalan lama," katanya.

Prasetio menerangkan, nominal Rp 8 miliar masih dalam pembahasan. Bisa saja nominal itu berubah saat rapat pimpinan (Rapim) DPRD DKI bahkan setelah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ini pun bentuknya masih usulan yang seluruh komponennya masih akan dievaluasi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Provinsi DKI Jakarta, seandainya juga dalam Rapim terjadi kesepakatan dan disetujui, masih ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang merupakan keputusan akhir dari perjalanan panjang proses pembahasan APBD Provinsi DKI," katanya.

Penjelasan soal RKT di halaman selanjutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2