Kemnaker Gandeng Pemda Perkuat Kerja Sama Pelatihan Kerja

Faidah Umu Safuroh - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 21:24 WIB
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar akses program-program pelatihan kerja baik di pusat maupun daerah akan semakin mudah dan terjangkau masyarakat.

Dengan adanya sinergitas yang erat, lanjutnya, diharapkan berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) agar segera dikomunikasikan untuk memperoleh solusi secara cepat dan tepat.

"Kami yakin dengan adanya keterbukaan komunikasi antara pusat dan daerah, maka program pelatihan, sertifikasi dan penempatan di BLK-BLK dapat berjalan dengan baik," ujar Kepala Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Bekasi Herman dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Ia mengatakan ada tiga hal penting agar pelaksanaan pelatihan serta penempatan peserta pelatihan yang difasilitasi pemda dapat berjalan dengan baik. Pertama, peran aktif Pemda yang telah menjadi target kerja sama pelatihan untuk dapat membantu proses pelatihan dan penempatan peserta yang telah dilatih.

Kedua, koordinasi Pemda dengan dunia usaha, dunia industri lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan peserta pelatihan yang telah disertifikasi. Ketiga, mulai saat ini, Pemda memiliki program-program prioritas terkait kejuruan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk 2021.

"Kami berharap melalui Rakor ini, dapat terjalin komunikasi positif dengan para pemegang kebijakan di tingkat pemda melalui dinas-dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi serta penempatan," ungkapnya.

Herman mengungkapkan sejak 2017 hingga 2020 ini, BBPLK Bekasi telah melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan sistem Boarding. Peserta sistem ini, direkrut dari berbagai daerah dengan bekerja sama dengan Disnaker provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Total peserta boarding yang telah dilatih di BBPLK Bekasi sejak 2017 sampai 2020 sebanyak 7496 orang peserta yang berasal dari 263 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Namun, lanjut Herman, hanya 22% daerah melaporkan penempatan peserta yang telah dilatih dari seluruh daerah yang direkruit. Sedangkan jumlah total peserta boarding dan non boarding yang dilatih dari 2017 sampai 2020 sebanyak 16.854 orang peserta.

"Jumlah laporan itu sangat kecil dibandingkan peserta boarding yang telah dilatih di BBPLK Bekasi sejak 2017 sampai 2020 sebanyak 7496 orang peserta dari 263 kabupaten/kota," katanya.

Herman mengatakan maksud dan tujuan Rakor ini untuk memperoleh informasi dari daerah yang telah menjadi target boarding sejak 2017 hingga 2020 tentang penempatan alumni PBK hasil pelatihan di BBPLK Bekasi.

"Rakor ini juga untuk memperoleh masukan dari Pemda dan kendala-kendalanya dalam menempatkan peserta yang telah dilatih," tukasnya.

Sementara Plt. Direktur Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Kemnaker Rasyid Amir berharap agar ke depan seluruh informasi lowongan kerja yang ada di perusahaan terintegrasi dengan aplikasi Karirhub dalam SISNAKER Kemnaker dan layanan penempatan tenaga kerja dilakukan secara digital/online.

"Serta pembuatan AK1 (kartu kuning) secara online/digital," tandasnya.

(akn/ega)