Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap untuk Atur Proyek Jalan Dinas PUPR

Wilda Nufus - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 21:21 WIB
KPK konpers OTT Bupati Banggai Laut
Foto: KPK konpers OTT Bupati Banggai Laut (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Sulteng), Wenny Bukamo (WB) ditetapkan sebagai tersangka penerima dari perusahaan rekanan Dinas PUPR Pemkab Banggai Laut. Suap itu diduga diterima Wenny untuk memenangkan rekanan tertentu agar kembali mendapatkan proyek pada dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020.

"WB selaku Bupati Banggai Laut diduga memerintahkan RSG (Recky Suhartono Godiman, orang kepercayaan WB) untuk membuat kesepakatan dengan pihak para rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di antaranya peningkatan sejumlah ruas jalan pada dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

"WB juga diduga mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut dengan BM (Basuki Mardiono) selaku Kepala Dinas PUPR dan RHP selaku Kabid Cipta Karya Kabupaten Banggai Laut," imbuhnya.

Wenny diduga mengatur agar beberapa rekanan mendapatkan proyek jalan. Wenny pun dijanjikan akan mendapat uang imbalan dari pemberian proyek tersebut.

"Untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk commitment fee kepada WB melalui RSG dan HTO (Hengky Thiono)," kata Nawawi.

Komisi yang diberikan oleh beberapa rekanan Hedy Thiono, Djufri Katili, dan Andreas Hongkiriwang kepada Bupati Banggai Laut beragam. KPK menyebut, Wenny mendapat uang Rp 200-500 juta.

"Melalui pengkondisian pelelangan beberapa paket pekerjaan pada Dinas PUPR tersebut, diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan antara lain HDO (Hedy Thiono), DK (Djufri Katili), dan AHO (Andreas Hongkiriwang) kepada WB yang jumlahnya bervariasi antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta," katanya.

Wenny pun mendorong agar pembayaran kepada tiga orang bos perusahaan rekanan tersebut dipercepat setelah pekerjaan selesai.

"Setelah pekerjaan oleh pihak rekanan sudah berjalan, WB meminta kepada BM selaku Kadis PU dan IT (Idhamsyah Tompo) selaku Kepala BPKAD agar mempercepat pencairan pembayaran beberapa rekanan tersebut," katanya.

Lihat berita selengkapnya di halaman selanjutnya..