PT Jambi Sunat Vonis Terdakwa Korupsi Proyek Gedung UIN Sultan Thaha

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 16:17 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) Jambi menyunat hukuman terdakwa korupsi proyek UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, John Simbolon, dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Menurut penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek itu merugikan negara hingga Rp 12 miliar.

Kasus bermula saat UIN Sultan Thaha Saifuddin akan membangun auditorium kampus pada 2018. Alokasi anggaran sebesar Rp 37,5 miliar. Pelaksana proyek adalah PT Lambok Ulina. John Simbolon sendiri merupakan Direktur PT Lambok Ulina.

Ternyata, dalam pelaksanaannya, terjadi serangkaian kebocoran sehingga negara merugi. Hasil audit BPKP Perwakilan Jambi menemukan dugaan kerugian negara Rp 12,8 miliar. Kasus itu akhirnya berakhir di meja hijau.

Pada 16 September 2020, PN Jambi menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada John dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa.

Majelis yang diketuai Erika Ginting itu juga menjatuhkan pidana uang pengganti kepada John sebesar Rp 2,1 miliar. Bila tidak membayar, asetnya dirampas negara. Bila asetnya kurang, hukumannya ditambah 4 tahun penjara.

Atas hal itu John tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata PT Jambi?

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa John Simbolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan," demikian bunyi putusan yang dilansir website MA, Jumat (4/12/2020).

Duduk sebagai ketua majelis tinggi Hasoloan Sianturi dengan anggota Aronta dan Sunardi. Dalam vonis yang dibacakan Jumat (4/12) pagi itu, majelis juga menyunat uang pengganti yang dibebankan kepada John, yaitu dari Rp 2 miliar menjadi Rp 1 miliar.

"Menghukum Terdakwa John Simbolon untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.018.636.420,0 (satu miliar delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun," ujar majelis tinggi dengan bulat. (asp/rfs)