Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pengembangan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri yang ada di sekitar lokasi BLK Komunitas. Dengan ini diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk bekerja atau berwirausaha, membuka lapangan kerja, dan menekan angka pengangguran.
"Agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja, BLK Komunitas harus mengelola lembaganya dengan baik, sehingga bisa menjadi lembaga yang kredibel dan lulusannya terserap pasar kerja atau berwirausaha," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi pada Rapat Koordinasi Balai Latihan Kerja Komunitas di Padang, Sumatera Barat, Kamis (3/12/2020).
Menurut Anwar, BLK Komunitas sebagai salah satu lembaga pelatihan kerja harus mempunyai rencana strategis yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan program kerja di masa depan. Tentunya dengan tetap mengikuti standar dan sistem manajemen mutu sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah lembaga pelatihan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan peningkatan kualitas lembaga, diharapkan BLK Komunitas mampu mandiri dan dapat membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, dunia industri, sehingga peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dapat terwujud," jelasnya.
Lebih lanjut Anwar menerangkan bahwa sistem manajemen mutu dilakukan dengan cara penerapan standar mutu lembaga, yakni meliputi standar program, standar kurikulum, standar materi pelatihan, standar asesmen, standar instruktur dan tenaga pelatihan, standar sarana dan prasarana, standar tata kelola, serta standar keuangan.
Ia pun mengatakan program BLK Komunitas merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelatihan vokasi gratis, tanpa harus bersusah payah ke pusat kota yang memiliki BLK.
"Program BLK Komunitas adalah salah satu wujud komitmen pemerintah mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat," kata Anwar.
BLK Komunitas sendiri merupakan terobosan Presiden Bapak Joko Widodo. Berkat program yang telah dirintis sejak 2017 ini, telah berdiri setidaknya 1.113 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada 2020 ditargetkan akan terbangun 1.000 BLKK dari Sabang sampai Merauke.
(prf/ega)