MPR Sebut Langkah Benny Wenda Tak Dibenarkan Aturan Internasional

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 13:48 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menentang pernyataan yang dilakukan oleh Benny Wenda terkait deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Menurutnya Papua Barat masih merupakan wilayah Indonesia yang sah.

Ia menyebut Pemerintah harus segera memberi tindakan keras dan diproses secara hukum UU Negara Republik Indonesia terhadap tindakan yang dilakukan oleh Benny Wenda yang menyatakan diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat.

"Tidak satu orangpun atau golongan manapun yang boleh mengklaim secara sepihak tanah air Indonesia," tegas Syarief dalam keterangannya, Jumat (4/12/2020).

Menurutnya tindakan Benny Wenda dan ULMWP sudah melanggar keputusan sah PBB terkait hasil referendum masyarakat PApua yang menetapkan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia pada 1969. Ia menyebut referendum masyarakat Papua pada 1969 yang menginginkan bergabung dengan Indonesia.

Syarief menyebut langkah Benny tidak dibenarkan aturan internasional. Berdasarkan Traktat Montevideo 1933, ULMWP tidak memiliki dasar, sebab wilayah yang diklaim adalah wilayah resmi Indonesia.

"Rakyat Papua menginginkan dan menyatakan bergabung dengan Indonesia sesuai hasil referendum 1969," ungkapnya.

Syarief mengatakan Papua adalah provinsi sah Indonesia. Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari?Indonesia, sehingga gerakan yang berusaha memisahkan Papua dan Papua Barat dari Indonesia adalah gerakan yang melanggar konstitusi NKRI dan konstitusi internasional.

Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan gerakan ULMWP yang dikomandoi Benny Wenda. Masyarakat Papua dan Papua Barat dikatakan olehnya adalah bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga terus mendorong Pemerintah untuk lebih memberi perhatian kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah harus terus ditingkatkan. Pemerataan pembangunan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Syarief.

"Kami dari Partai Demokrat akan terus berkomitmen untuk menyerap aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat merasakan pembangunan yg semakin maju," tegasnya.

(ega/ega)